TEMPO.CO, Palangkaraya - Rencana pendirian Front Pembela Islam (FPI) di Provinsi Kalimantan Tengah ditolak sejumlah organisasi massa dan warga suku Dayak. Mereka menilai FPI adalah organisasi massa yang identik dengan kekerasan sehingga tidak sesuai dengan budaya suku Dayak, yaitu Huma Betang, yang mempunyai makna kebersamaan dalam keragaman.
Ketua Gerakan Pemuda Dayak Kalteng Yansen Binti mengatakan filosofi Huma Betang (rumah Betang) di Kalteng menjunjung tinggi perdamaian dan anti-kekerasan serta hidup toleransi yang tinggi antar-umat beragama. "Sementara FPI kerap menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya," kata Yansen, Sabtu, 11 Februari 2012.
Menurut Yansen, rencana pendirian FPI itu mulai terendus saat ada rapat Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) beberapa waktu lalu. Rapat itu meminta masukan mengenai rencana pendirian FPI dari sejumlah ormas di Kalteng, termasuk Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng.
Masukan dari tokoh-tokoh, kata Yansen, menilai FPI tidak perlu didirikan di Kalteng. Ketua Biro Pemuda Dewan Adat Dayak Kalteng ini mengatakan FPI merupakan organisasi masyarakat yang dilindungi undang-undang. "Namun sepak terjangnya selama ini identik dengan anarkisme dan kontradiktif dengan filosofi Huma Betang di Kalteng," kata dia. "Karena itu, tegas kita menolak kehadiran mereka di Kalteng."
Yansen mengatakan, penolakan FPI di Kalimantan Selatan ini tak terkait dengan sentimen keagamaan. "Jangan lupa, masyarakat suku Dayak satu keluarga terdiri dari berbagi jenis agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan agama Kaharingan yang merupakan agama asli orang dayak juga masih ada," kata dia.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalteng K.H. Ahmadi Isa mengatakan pembentukan FPI wilayah Kalteng sudah dibatalkan, terutama di Palangkaraya. Pernyataan pembatalan itu, kata Ahmadi Isa, diungkapkan panitia pelaksana pembentukan FPI di hadapan Kepolisian Palangkaraya dan MUI Kalteng pada Jumat, 10 Februari 2012.
"Rencana peringatan Maulid Nabi di Palangkaraya dengan mendatangkan penceramah, Habib M.Rizieq, juga dibatalkan karena sudah ada penolakan dari masyarakat adat Dayak atas kedatangan Habib," kata Ahmadi.
