TEMPO.CO, Mataram - Sekitar 100 sopir taksi Koperasi Taksi Mataram (Kotama) dan Koperasi Lombok Baru yang selama ini melayani transportasi di Bandara Internasional Lombok melakukan aksi mogok.
Aksi yang berlangsung sejak Kamis, 9 Februari 2012 hingga pagi ini di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat bertujuan agar layanan bus Damri tujuan Bandara Internasional Lombok (BIL) di Desa Tanak Awu dihapus.
Sebelumnya, angkutan ke bandara Selaparang, Mataram, hanya dilayani oleh taksi Kotama, namun setelah bandara dipindahkan ke BIL, jumlah angkutan ditambah, termasuk keberadaan armada bus Damri.
Menurut para sopir, jumlah penumpang dari BIL masih sangat sedikit. Akibatnya, para pengemudi taksi koperasi ini hanya mampu mendapatkan penumpang sekali sehari. Kalau antre sejak subuh, bisa mendapatkan giliran pada pukul 11 siang. Setelah itu, tidak mungkin dapat giliran penumpang lagi. Jika datang pukul 7 pagi, maka kesempatan dapat penumpang pada malam hari.
Pengemudi Kotama, Azhar, mengaku pendapatannya tergerus akibat munculnya armada angkutan bus Damri. "Sulit mendapatkan uang," kata Azhar, Jumat, 10 Februari 2012. Oleh sebab itu, pria 35 tahun itu bersama Abdurrahman berniat menginap hingga seminggu sampai tuntutannya dipenuhi.
Menurut mereka, BIL tidak bisa disamakan dengan bandara lain, seperti Soekarno-Hatta di Cengkareng atau Juanda, Surabaya. "Jangan disamakan dengan kota besar. Belum waktunya ada Damri," ucap Adi, pengemudi lainnya.
Para pengemudi taksi koperasi ini juga mengeluhkan adanya mobil 'travel' yang diperkirakan ada 75 unit yang ikut beroperasi di BIL. Para calo angkutan ini sering melakukan provokasi sehingga calon penumpang taksi koperasi berpindah ke mobil 'travel'-nya.
Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi Nusa Tenggara Barat Ridwan Syah memberikan konfirmasi kepada Tempo, Jumat, 10 Februari 2012. Menurut dia, pemerintah akan memperhatikan keluhan tersebut. Rencananya, mereka diarahkan untuk berbicara di DPRD NTB. "Kami akan coba rundingkan," katanya. Menurut dia, ketersediaan bus Damri untuk menjamin kepastian layanan yang nyaman, aman, dan terjangkau masyarakat. "Kehadiran Damri sebagai alternatif jelas dibutuhkan karena tidak semua mampu membayar taksi," ucapnya.
SUPRIYANTHO KHAFID
