TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin yakin hakim Pengadilan Tata Usaha Negara akan sepakat dengannya dalam hal pengetatan pemberian pembebasan bersyarat untuk terpidana kasus korupsi. "Saya masih optimis PTUN akan memenangkan kebijakan pengetatan yang saya lakukan," kata Amir kepada Tempo, Kamis, 9 Februari 2012.
Amir beralasan, dasar kebijakan yang ditekennya tidak hanya bersandar pada Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, serta PP No 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No 32 Tahun 1999. Ia juga merujuk pada Pasal 30 ayat 5 Undang-Undang No 7 Tahun 2006 yang memuat ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
"Ratifikasi itu mewajibkan negara-negara penandatangan konvensi untuk memperberat syarat-syarat pembebasan bersyarat kepada terpidana tindak pidana korupsi," ujarnya. Meski begitu, Amir berjanji akan mematuhi apapun putusan PTUN.
Keputusan Amir memperketat pembebasan bersyarat terpidana kasus korupsi digugat ke pengadilan. Penggugatnya adalah Yusril Ihza Mahendra, bekas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kali ini menjadi pengacara para terpidana kasus korupsi. Sidang akan berlangsung hari ini, pukul 13.00 WIB, dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari Kementerian Hukum dan HAM.
Rencananya, sejumlah saksi akan hadir hari ini, yakni Saldi Isra, Adrianus Meliala, Zainal Arifin Mochtar (Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada), Agus Condro (peniup peluit kasus korupsi cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004), dan Eddy OS Hiariej (pakar pidana UGM).
