TEMPO.CO, Jakarta - Surat pemberhentian Angelina Sondakh sebagai pengurus pusat Partai Demokrat ternyata sudah diteken. Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Jero Wacik mengungkapkan, surat itu sudah diteken dua hari lalu atau Minggu, 5 Februari 2012 sebelum Ketua Dewan Kehormatan Partai Susilo Bambang Yudhoyono bicara soal kondisi terakhir di Cikeas, Bogor.
"Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, kalau ada anggota Partai Demokrat terlibat urusan korupsi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka Dewan Kehormatan harus memberhentikan sebagai pengurus," kata Jero yang ditemui di Istana, Selasa, 7 Februari 2012.
Menurut Jero Wacik, Angie diberhentikan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai. Pemberhentian menyusul status Angie dalam perkara kasus korupsi Wisma Atlet yang berubah dari saksi menjadi tersangka. "Jadi, Angie diberhentikan sebagai pengurus dengan posisinya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai," ujarnya. "Bukan keluar dari partai. Sebagai anggota partai ia tidak berhenti."
Jero menambahkan, surat pemberhentian itu diproses sejak Jumat begitu pimpinan partai menerima kabar dari media bahwa KPK sudah menetapkan Angie sebagai tersangka, Jumat lalu. Malam itu juga, kata Jero, Komisi Pengawas mengadakan rapat. " Rapat merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan dan saya sudah teken suratnya. Otomatis berhenti," ujarnya. "Jadi, dia hanya berhenti menjadi pengurus, tapi tidak keluar dari Demokrat."
Sedang mengenai status Angelina di DPR, Demokrat tidak akan membuat rekomendasi apapun. "Tidak ada (rekomendasi) karena DPR ada aturannya sendiri. Kalau sudah keputusan hukum tetap, rasanya diberhentikan dari DPR," kata dia.
Angelina ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Wisma Atlet. Mantan Puteri Indonesia 2001 itu disebut sejumlah saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Angelina diduga menerima aliran dana dari proyek Wisma Atlet di Palembang. Kesaksian ini disampaikan oleh bekas Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang, dan Yulianis.
