TEMPO.CO, Jakarta - Ruang rapat mewah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat senilai Rp 21 miliar akan segera dibongkar. Ketua Badan Kehormatan DPR, M. Prakosa, mengatakan pembongkaran ruangan itu akan dilakukan secara bertahap.
"Dalam waktu secepatnya beberapa furnitur akan dikeluarkan dari ruang Badan Anggaran," ujar Prakosa saat dihubungi Tempo, Selasa, 31 Januari 2012.
Menurutnya, tidak semua furnitur ruang Banggar akan diganti. Pembongkaran hanya dilakukan untuk furnitur yang menelan biaya besar seperti kursi, yang disebut-sebut harganya mencapai Rp 24 juta per buah.
Ia memastikan kursi-kursi mahal itu akan diganti dengan produk yang tidak kalah kualitasnya meski murah. Dalam penggantian, perusahaan pengadaan harus tetap mengutamakan kualitas, produksi dalam negeri, dan harga yang lebih terjangkau. "Ini untuk memenuhi asas kepatutan, tidak boleh mahal dan tidak boleh impor," ujar dia.
Lebih jauh, Prakosa menyebutkan, penggantian yang utama difokuskan pada kursi Vitra yang diimpor dari Jerman. Sedangkan karpet impor dari Amerika tetap dibiarkan karena sudah terpasang. Selain kursi, sound system yang belum lengkap terpasang juga akan segera diganti.
Pengembalian perlengkapan ruang Banggar ini, kata Prakosa, sudah disepakati semua pihak dan tidak membutuhkan biaya tambahan. "Kursi sudah disepakati untuk dikembalikan tanpa dikenai biaya," ujarnya. Adapun untuk penggantian perabot lain akan terus dikonsultasikan.
Wakil Ketua Badan Kehormatan Siswono Yudhohusodo menyebutkan dalam penggantian ini supplier juga sudah setuju untuk pengembalian barang, sehingga menghemat anggaran hingga Rp 5,2 miliar. Penggantian sendiri sudah didiskusikan bersama perusahaan pemasok barang yaitu konsultan perencana PT Gubah Laras, konsultan pengawas PT Jagad Semesta, pelaksana proyek PT Pembangunan Perumahan, dan Sekretariat Jenderal DPR di kompleks gedung MPR/DPR.
Dalam rapat kemarin barang-barang yang diminta diganti adalah kursi buatan Jerman seharga Rp 24 juta per buah, lampu megah dari Belanda, serta layar monitor LED TV besar di dinding. Badan Kehormatan meminta kursi produksi dalam negeri dengan harga Rp 1,5-2 juta per unit. Lampu besar juga diminta diganti dengan yang lebih sederhana, sedangkan lukisan-lukisan di dinding diminta ditiadakan.
IRA GUSLINA
