TEMPO.CO, Jakarta- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai naiknya anggaran untuk komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat tidak wajar. Menurut Fitra, kenaikan anggaran DPR pun tak akan meningkatkan kinerja para wakil rakyat seperti dirindukan banyak kalangan di masyarakat.
"Ini hanya memboroskan uang negara dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, kepada Tempo, Selasa, 31 Januari 2012.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Arwani Thomafi, Senin 30 Januari 2012, menyatakan tahun ini semua komisi di DPR mendapat kenaikan anggaran. Kenaikan anggaran juga terjadi di alat kelengkapan DPR lainnya seperti Badan Anggaran dan Badan Kehormatan.
Kenaikan anggaran, misalnya, terjadi di Komisi Pertahanan, dari Rp 42,4 miliar pada 2011 menjadi Rp 52,8 miliar pada 2012. Anggaran Komisi Pemuda, Pendidikan, dan Olahraga juga naik dari Rp 46,4 miliar menjadi Rp 55,9 miliar. Adapun anggaran Badan Anggaran DPR naik dari Rp 16 miliar menjadi Rp 18 miliar.
Menurut Fitra, kenaikan anggaran DPR tidak didasari pada alasan yang jelas dan kuat. DPR justru mendapat kenaikan anggaran ketika publik menilai buruk kinerja badan legislatif itu.
Berdasarkan pemantauan Fitra, misalnya, DPR tidak pernah mencapai target pembahasan rancangan undang-undang. Paling banter DPR hanya sanggup menyelesaikan sekitar 30 persen dari RUU yang ditargetkan selesai dibahas.
Selain itu, menurut Fitra, DPR juga gagal dalam mengawasi eksekutif. DPR terkesan tak berdaya dalam mengawasi perilaku korup para birokrat. Dalam beberapa kasus anggota DPR bukannya mengawasi birokrasi, “Tapi bekerja sama dengan merampok anggaran negara,” ujar Uchok.
IRA GUSLINA
Berita terkait
KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR
18 hari lalu
Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah
15 Oktober 2022
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.
Baca SelengkapnyaDPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021
11 September 2020
Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.
Baca SelengkapnyaBadan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19
4 Mei 2020
Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.
Baca SelengkapnyaDPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai
9 Oktober 2019
PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.
Baca Selengkapnya2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T
11 September 2019
Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.
Baca SelengkapnyaRancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya
11 Juli 2018
Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.
Baca Selengkapnya3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda
23 Oktober 2017
Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018
4 Oktober 2017
Sri Mulyani menyatakan terdapat beberapa perubahan dalam RAPBN 2018 terutama asumsi dasar makro.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri
7 April 2017
Duit Rp 1 miliar diduga ada kaitan dengan kasus korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
Baca Selengkapnya