TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra akan memanggil Pius Lustrilanang, kadernya yang menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Pemanggilan Pius terkait perannya dalam renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR senilai Rp 20 miliar.
"Pius akan akan dipanggil. Saya kira dalam waktu dekat, mungkin sore ini," kata Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto kepada wartawan usai acara pengukuhan pengurus organisasi Perempuan Indonesia Raya (PIRA) di Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, Jakarta, Sabtu, 21 Januari 2012. "Kami akan menanyakan klarifikasinya sampai di mana kedudukan dan perannya."
Menurut Prabowo, klarifikasi Pius akan menjadi 'penentu' sikap Gerindra terhadap Pius. Termasuk melihat apakah Pius terlibat di dalamnya atau tidak. "Kami akan membahas, sejauh mana keterlibatannya," kata Prabowo. "Kalau serius, ya kami beri sanksi."
Namun hingga kini Prabowo belum mengetahui apakah Pius sudah dicabut keanggotaannya atau dikeluarkan dari Badan Urusan Rumah Tangga. Dia pun mengaku belum mengetahui secara persis permasalahan yang menjerat kader partainya itu. "Kami lihat dulu persoalannya," ucap Prabowo.
Sementara itu, mengenai proyek renovasi ruang Banggar senilai Rp 20 miliar, Prabowo mengaku tidak setuju. "Tidak logis. Saya sering bangun ruang rapat, mungkin bisa lebih murah," kata dia.
Ketua Umum Gerindra Suhardi mengatakan pemeriksaan Pius akan dilakukan oleh Majelis Etik Partai. Majelis Etik itu beranggotakan tokoh senior partai berjumlah 18 orang, diketuai Prabowo. "Ketuanya Pak Prabowo, saya salah satu anggota," ujar dia.
PRIHANDOKO
Berita terkait
KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR
18 hari lalu
Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah
15 Oktober 2022
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.
Baca SelengkapnyaDPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021
11 September 2020
Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.
Baca SelengkapnyaBadan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19
4 Mei 2020
Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.
Baca SelengkapnyaDPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai
9 Oktober 2019
PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.
Baca Selengkapnya2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T
11 September 2019
Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.
Baca SelengkapnyaRancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya
11 Juli 2018
Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.
Baca Selengkapnya3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda
23 Oktober 2017
Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018
4 Oktober 2017
Sri Mulyani menyatakan terdapat beberapa perubahan dalam RAPBN 2018 terutama asumsi dasar makro.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri
7 April 2017
Duit Rp 1 miliar diduga ada kaitan dengan kasus korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
Baca Selengkapnya