TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pengusutan proyek pembangunan ruang rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan mengenai dugaan korupsi di balik proyek kontroversial itu sudah di tangan KPK.
"Kami akan menelusuri lebih jauh. Segera, kami serius karena sudah ada laporan," kata juru bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Rabu, 18 Januari.
Johan mengungkapkan penelusuran akan dimulai pekan ini dengan menelaah lebih dalam laporan yang sudah diterima KPK. Para pelapor juga akan dimintai data tambahan untuk mendukung pengusutan. "Laporan kami terima pekan lalu dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPR," ucapnya tanpa menyebut identitas pelapor.
Untuk memperkuat hasil penelusuran KPK akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Johan juga menilai kasus ruang rapat ini bakal berkembang. Namun ia tak menjelaskan arah pengembangannya. "Ini bisa saja melebar," ujarnya singkat.
Ruang rapat Badan Anggaran dibangun dengan dana mencapai Rp 20 miliar. Ruangan yang sudah memasuki tahap akhir pembangunan itu diperkirakan berkapasitas 200 orang.
Ruangan yang banyak dikritisi oleh penggiat antikorupsi ataupun anggota DPR itu diketahui menggunakan sejumlah aksesori mewah dan mahal. Bahkan salah satu lampu ruangan seharga dengan dua mobil bermerek Daihatsu Xenia.
TRI SUHARMAN
Berita terkait
KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
4 jam lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
8 jam lalu
KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
10 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaBabak Baru Konflik KPK
12 jam lalu
Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
13 jam lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaMantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK
13 jam lalu
Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaPraperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang
15 jam lalu
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.
Baca SelengkapnyaDua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini
17 jam lalu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
20 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja
22 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.
Baca Selengkapnya