TEMPO Interaktif, Kediri -Potensi wisata alam memicu dua kabupaten memperebutkan wilayah Gunung Kelud. Puncak Kelud menjadi kawasan wisata yang cukup diandalkan pemerintah Kabupaten Kediri. Namun pemerintah Kabupaten Blitar mengklaim punya bukti kepemilikan atas wilayah tersebut.
Pembahasan tentang kepemilikan Gunung Kelud sudah dilakukan masing-masing bupati Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar sejak tahun 2002. "Saat itu sebenarnya hanya obrolan biasa antar bupati dan tidak ada perselisihan," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Blitar, Wiyakto, Rabu 14 Desember 2011.
Wiyakto memaparkan Bupati Blitar saat itu, Imam Muhadi melakukan pembicaraan dengan Bupati Kediri Sutrisno. Imam Muhadi (sekarang almarhum) mengatakan kepada Sutrisno bahwa Gunung Kelud masuk ke dalam wilayah Kabupaten Blitar.
Menurut Wiyakto, pembicaraan itu dilakukan setelah Pemerintah Kediri membuka hutan di kaki gunung dan membangun jalan aspal menuju puncak Gunung Kelud melalui Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kediri.
Dengan mengandalkan akses jalan tersebut Pemerintah Kabupaten Kediri berhasil menjadikan kawah Kelud sebagai simbol wisata alam yang digandrungi wisatawan.
Pembahasan tentang kepemilikan Gunung Kelud mulai meruncing ketika tahun 2010 Bupati Blitar yang dijabat Hery Noegroho menyatakan memiliki bukti kepemilikan Gunung Kelud. Hasil foto satelit yang dikantongi dari lembaga riset di Bandung menjadi alat bukti mengklaim wilayah itu.
Pemerintah Kabupaten Blitar kemudian membangunan jalan tembus menuju Kelud dari wilayah Blitar. Akses itu berada di sebelah selatan gunung Kelud, yang bertolakbelakang dengan jalur jalan yang dibangun Pemerintah Kabupaten Kediri di sebelah utara. "Kami punya bukti kepemilikan wilayah Kelud," ujar Wiyakto.
Pembukaan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Kediri meradang. Merasa telah terlebih dahulu menguasai dan mengelola kawasan puncak Gunung Kelud, Pemerintah Kabupaten Kediri mengerahkan petugas dari kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja menjaga patok sebagai tapal batas kedua kabupaten. Mereka juga menghentikan pembangunan jalan tembus dari wilayah Blitar.
Namun konflik yang dipicu keinginan kedua kabupaten mengincar puncak Kelud yang menyimpan potensi wisata besar itu menggantung setelah Pemerintah Provinsi berjanji menyelesaikan sengketa.
Kepala Bagian Humas Pemkab Kediri Edhi Purwanto menuding pemerintah Blitar ingin mencuri keuntungan dari kawasan wisata alam Kelud. Hal ini dianggap tidak fair karena pihaknya telah mengucurkan dana miliaran rupiah untuk membangun kawasan wisata itu. "Kenapa klaim itu muncul setelah wisata Kelud maju," ucapnya.
Pemerintah Kediri optimis kawasan Kelud telah menjadi milik mereka. Apalagi dalam penganugerahan wisata alam terbaik bagi Kelud bulan lalu, disematkan Gubernur Soekarwo kepada Bupati Kediri Haryanti. "Ini bukti Kelud menjadi wilayah kami," tutur Edhi.
