Selama Periode 1990-2001, Hutan Indonesia Rusak 2 Juta Hektare per Tahun

Reporter

Editor

Kamis, 24 Juli 2003 11:45 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kerusakan hutan di Indonesia sudah mencapai titik kritis. Pada periode 1990 hingga 2001 laju deforestasi (penebangan hutan) mencapai dua juta hektare per tahun. Angka ini meningkat dua kali lipat dibanding 1980-an. Akibatnya, dalam 50 tahun terakhir, tutupan hutan (lahan tempat pepopohan dominan -Red) di Indonesia berkurang dari 162 juta hektare menjadi 98 juta hektare. Setengah dari luas tutupan hutan saat ini sudah mengalami degradasi dan telah terpotong oleh jaringan jalan, jalur akses lainnya, serta oleh berbagai bentuk kegiatan pembangunan, seperti perkebunan dan hutan tanaman industri. Data di atas dikemukakan Direktur Forest Watch Indonesia (FWI), Togu Manurung, dalam acara peluncuran buku Potret Keadaan Hutan Indonesia yang disusun FWI, di Jakarta, Rabu (20/2). Lebih lanjut Togu mengatakan, saat ini hutan tropis di Sulawesi hampir seluruhnya telah lenyap. “Jika kecenderungan seperti ini terus berlangsung, diprediksikan 2005 hutan Sumatera akan lenyap, dan 2010 menyusul hutan Kalimantan,” paparnya. Dituturkan Togu, banyak ancaman terhadap hutan Indonesia, mulai dari kegiatan ekstraksi kayu skala besar melalui operasi loging (penebangan pohon) pemegang HPH, pembukaan hutan skala kecil oleh petani, sampai kebakaran hutan yang terus berlangsung. Semua itu masih ditambah lagi dengan pencurian kayu dalam volume yang sangat besar. Ia kemudian menyajikan data pendukung, berupa daftar 24 perusahaan yang punya indikasi terlibat kasus penebangan liar (illegal loging) tahun 2000-2001. Di dalam data tersebut terdapat dua perusahaan milik Poldasu dan Kodam Bukit Barisan. Illegal logging dipacu oleh permintaan bahan baku kayu yang jauh melebihi pasokan kayu legal. "Kesenjangannya mencapai 40 juta meter kubik pertahun, dipenuhi dari penebangan ilegal atau mencapai 65 persen dari pasokan total tahun 2000," jelasnya. Selain itu, hampir sembilan juta hektare lahan, sebagian besar hutan akan, dialokasikan menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI). Dan hanya dua juta hektare lahan yang benar-benar ditanami, sisanya hanya ditebang saja.Lebih dari tujuh hektare hutan telah mendapatkan persetujuan untuk dikonversi (dirubah) menjadi perkebunan. Diantaranya untuk karet dan kelapa sawit. Namun dari seluruh lahan yang telagh ditebang habis, hanya empat juta hektare yang sudah ditanami “Saat ini Indonesia menjadi pusat perhatian dunia, karena kalangan internasional sangat gusar menyaksikan perusakan sumber daya alam di negeri ini,” ujarnya. Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Soni Keraf yang hadir dalam acara tersebut menambahkan, dalam membuat kebijakan menyangkut masalah hutan, pemerintah harus mendasarkan pada data dan informasi. “Dan bukannya datang dari ruang vakum yangterlepas dari kondisi hutan itu sendiri,” paparnya dengan semangat, “Saya mendukung Prakosa (Menteri Kehutanan -Red) yang menolak permintaan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk menkonversi hutan lindung menjadi hutan produksi.” Selain itu, dia menyoroti pula pelaksanaan otonomi daerah yang memaksa pemerintah daerah untuk memacu pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan. Karenanya ia berharap partisipasi aktif elemen masyarakat buat menjaga kelestarian hutan Indonesia. (Ucok Ritonga-Tempo News Room)

Berita terkait

Persija Jakarta Tolak Undangan AFF Main di ASEAN Club Championship 2024, Ingin Fokus di Liga 1

57 detik lalu

Persija Jakarta Tolak Undangan AFF Main di ASEAN Club Championship 2024, Ingin Fokus di Liga 1

Persija Jakarta diundang tampil di ASEAN Club Championship 2024 karena menjadi runner up Liga 1 2022-2023. Apa respons Mohamad Prapanca?

Baca Selengkapnya

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

1 menit lalu

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

KPU jadwalkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

1 menit lalu

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

Presiden Jokowi akan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggarap tambak mangkrak di Pantura sekitar 78.000 hektare.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Ungkap Polri Impor Alat Sadap, Ini Kata Pakar Kepolisian Soal SOP Penyadapan

4 menit lalu

Amnesty International Ungkap Polri Impor Alat Sadap, Ini Kata Pakar Kepolisian Soal SOP Penyadapan

Amnesty International Security Lab mengungkap adanya pengadaan alat penyadapan melalui Singapura sepanjang 2019 hingga 2021.

Baca Selengkapnya

Indonesia Mengecam Perebutan Penyeberangan Rafah di Gaza oleh Pasukan Israel

5 menit lalu

Indonesia Mengecam Perebutan Penyeberangan Rafah di Gaza oleh Pasukan Israel

Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras perebutan Israel terhadap Penyeberangan Rafah di sisi Palestina.

Baca Selengkapnya

Puluhan Emak-emak di Depok Kena Modus Investasi Emas Bodong, Kerugian Capai Rp 6 Miliar

8 menit lalu

Puluhan Emak-emak di Depok Kena Modus Investasi Emas Bodong, Kerugian Capai Rp 6 Miliar

Puluhan emak-emak di Depok menjadi korban penipuan berkedok investasi emas bodong. Kerugian mencapai Rp 6 miliar.

Baca Selengkapnya

Cerita Warga tentang Kontraktor Pembangunan Masjid Al Barkah Jakarta Timur yang Mangkrak: Punya Banyak Utang

15 menit lalu

Cerita Warga tentang Kontraktor Pembangunan Masjid Al Barkah Jakarta Timur yang Mangkrak: Punya Banyak Utang

Ahsan Hariri, kontraktor pembangunan gedung baru Masjid Al Barkah di Cakung, Jakarta Timur, dikabarkan puunya banyak utang.

Baca Selengkapnya

10 Orang Terkaya di Indonesia Mei 2024, Agoes Projosasmito Jadi Nama Baru

18 menit lalu

10 Orang Terkaya di Indonesia Mei 2024, Agoes Projosasmito Jadi Nama Baru

Orang terkaya di Indonesia masih diduduki oleh sejumlah nama seperti Budi Hartono, Michael Hartono, hingga Chairul Tanjung. Ini daftarnya.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

19 menit lalu

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

Menurut pakar, Prabowo lebih baik menggunakan Wantimpres ketimbang menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

24 menit lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya