TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lagi-lagi mengingatkan menterinya untuk berkomunikasi secara teratur kepada publik. SBY juga minta para menteri koordinator mengelar rapat seminggu sekali dan menyampaikan hasilnya ke masyarakat luas.
"Saudara mengelola, membahas isu yang penting, maka komunikasikanlah kepada rakyat melalui media massa," kata SBY saat membuka Rapat Kabinet Paripurna di kantornya, Jumat, 2 Desember 2011.
"Sudah saya tetapkan jadwalnya. Senin Menko Polhukam, Selasa Menko Perekonomian, Rabu Menkokesra, Kamis saya," kata SBY lagi. Dengan jadwal ini, kata SBY, pers juga bisa menggunakan untuk berkomunikasi dengan para menteri kabinet.
SBY pun memaparkan mengenai agenda tetap yang sudah dijalankan selama ini, yaitu sidang paripurna kabinet yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Agenda ini sudah berjalan dan hanya sesekali berubah jika memang ada agenda khusus seperti menerima tamu kenegaraan.
"Kemarin ada tamu negara Presiden Jerman, maka diubah hari ini. Kalau ada perubahan seperti ini, Sekretaris Kabinet bisa memberi tahu para menteri berubah karena apa," ujarnya. "Jadi, sidang kabinet bisa dihadiri oleh menteri kalau menteri ada agenda (lain)."
SBY menambahkan "Sidang paripurna ada yang betul-betul sidang paripurna, ada juga yang bidang Polhukam, Kesra, Ekonomi," kata SBY.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu, 9 November lalu, Presiden SBY telah menetapkan jadwal khusus bagi para menteri koordinator, termasuk dirinya, untuk berkomunikasi langsung kepada publik. Jadwal tersebut adalah Senin Menko Polhukam, Selasa Menko Perekonomian, Rabu Menkokesra, Kamis Presiden SBY, dan Jumat untuk Wakil Presiden.
Sejak instruksi tersebut dikeluarkan bulan lalu, baru beberapa menteri koordinator dan Wakil Presiden yang telah menjalankan arahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Presiden SBY.
MUNAWWAROH
Berita terkait
Taliban Segera Umumkan Pemerintahan Baru di Afghanistan, Siapa Saja?
2 September 2021
Taliban sedang bersiap mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan. Siapa saja yang akan menjadi pejabat?
Baca SelengkapnyaWagub Uu Ajak ICMI Bangun Jabar
30 November 2019
Prioritas pembangunan Pemprov Jabar saat ini adalah mengurangi kesenjangan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaIngin Selamat dari Perang Dunia III? Pindahlah ke Negara Ini
11 Oktober 2017
Konflik Amerika Serikat dan Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir ini memicu kekhawatiran terjadinya Perang Dunia III.
Baca SelengkapnyaDin Syamsuddin Sebut Konsep Khilafah Digaungkan HTI Salah Kaprah
23 Agustus 2017
Sebab, kata Din Syamsuddin, Indonesia telah menjalankan konsep khilafah dengan mengamalkan nilai-nilai keislaman.
Menteri Penerima Opini Disclaimer dari BPK Bakal Kena Sanksi
24 Mei 2017
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengelolaan anggaran kementerian atau lembaga pemerintahan dari BPK harus baik di tahun depan.
Baca Selengkapnya2,5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Publik Merasa Puas 64,4 Persen
22 Maret 2017
Lembaga Indo Barometer merilis hasil survei menyangkut evaluasi publik terhadap 2,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, tingkat kepuasan publik 64,4 persen.
Baca SelengkapnyaAgus Pambagio: Komunikasi Pemerintah ke Publik Masih Buruk
2 Februari 2017
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengungkapkan masih belum berjalannya komunikasi publik yang baik dari pemerintah Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Pimpinan MPR Bahas UU MD3 Hingga Haluan Negara
24 Januari 2017
Jokowi dan Pimpinan MPR menggelar rapat konsultasi yang membahas UU MD3, Haluan Negara, 2 peringatan hari besar, dan Lembaga Pemantapan Pancasila.
Baca SelengkapnyaRayakan Dua Tahun Jokowi-Kalla, Fadli Zon Bikin Puisi
22 Oktober 2016
Fadli Zon mengatakan ini puisi dua tahun Jokowi-JK ini spontan dibuat di ponselnya.
Baca SelengkapnyaWiranto Panggil Sejumlah Menteri ke Kantornya, untuk Apa?
13 September 2016
Yang hadir dalam rapat koordinasi itu adalah anggota Tim Crisis Center pemerintah RI. Anggota tim yang belum tampak adalah Kepala BIN Budi Gunawan.
Baca Selengkapnya