TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Ikatan Advokat Indonesia, Todung Mulya Lubis, mengharapkan lulusan terbaik fakultas hukum dari universitas terkemuka untuk menjadi jaksa dan hakim. Lulusan-lulusan terbaik ini dapat menjadi harapan akan wajah peradilan yang lebih baik.
“Indikasinya lulusan terbaik ini justru menjadi swasta dan ini tidak sehat,” kata Todung yang juga Ketua IKADIN usai bertemu dengan Jaksa Agung di Jakarta, Jumat, 25 November 2011.
Lulusan terbaik dari fakultas hukum universitas terkemuka, menurut dia, dapat menjadi cara untuk memperbaiki masalah sumber daya manusia yang dihadapi lembaga hukum, yaitu hakim dan jaksa. Peradilan saat ini sangat membutuhkan orang-orang yang siap dan cerdas.
Todung sendiri menyatakan, dirinya tidak menganggap remeh lulusan fakultas hukum dari universitas swasta. Menurutnya, perlu adanya dorongan lulusan fakultas hukum secara khusus dari universitas, seperti dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, dan universitas terkemuka lainnya.
“Semoga mereka bersedia mengorbankan diri dan komitemen mereka untuk menjadi hakim dan jaksa. Jangan nanti yang masuk ke kejaksaan dan peradilan adalah lulusan dari universitas yang ecek-ecek,” kata Todung.
Kebanyakan lulusan dari universitas terkemuka, menurut Todung, lebih memilih jalur swasta dengan menjadi advokat atau konsultan. Hal ini tidak memberikan efek yang baik bagi perkembangan dan perbaikan peradilan di Indonesia. Tenaga dan kapasitas generasi baru ini sebenarnya dibutuhkan bagi peradilan Indonesia yang saat ini memang penuh masalah, khususnya mafia hukum.
Apa warna hukum? Bisa merah, kuning, hijau, atau lainnya. Maksudnya, kinerja hakim dalam penegakan hukum bisa colorful. Publik di Indonesia saat ini tegang menunggu beleid dan vonis dari pemegang kekuasaan formal, yakni eksekutif dan yudikatif, dalam kasus calon Kepala Polri.
Mahkamah Agung memberhentikan dengan tidak hormat kepada Ardiansyah Ferniahgus Djafar, seorang hakim di Pengadilan Negeri Bitung, Sulawesi Utara. Ardiansyah dinilai terlibat kasus penipuan seleksi calon hakim tahun 2009.
Dua organisasi advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia dan Kongres Advokat Indonesia yang berseteru, Kamis (24/6) siang ini harusnya meneken kesepakatan damai alias islah di Gedung Mahkamah Agung. Namun sebelum penandatanganan, justru kericuhan yang terjadi.
