TEMPO Interaktif, Jakarta -Konflik kehutanan di Indonesia telah merembet ke lebih dari 10 provinsi. Sampai tahun ini, total luas lahan hutan yang disengketakan telah mencapai 843.879 hektare.
Data itu dipaparkan oleh paguyuban lembaga swadaya masyarakat kehutanan yang tergabung dalam Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma) di Jakarta, Kamis 17 November 2011 kemarin.
Sepuluh provinsi yang mengalami konflik itu adalah Kalimantan Barat, Jawa Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Jambi, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Lokasi konflik terluas ada di Kalimantan Barat: 526.153 hektare.
"Itu belum semua provinsi, termasuk Papua yang juga banyak masalah," kata Direktur Eksekutif Huma, Andiko, dalam sebuah diskusi di Restoran Warung Daun, Jakarta, kemarin.
Konflik di hutan biasanya disebabkan oleh masalah wilayah hutan dan tapal batas. Andiko mengatakan konflik umumnya melibatkan masyarakat lokal dan berbagai pihak, seperti Perhutani, masyarakat adat, perusahaan dan koperasi, Kementerian Kehutanan, Taman Nasional, petani, pemerintah daerah, serta instansi lain.
Masyarakat di kawasan hutan, kata Direktur Eksekutif Wallacea-Sulawesi Selatan Andi Sainal Abidin, juga kerap mengalami kriminalisasi. Salah satu contoh: kasus masyarakat adat Ba'tan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Setelah bencana tanah longsor, masyarakat yang terpaksa membangun tempat tinggal kembali justru ditangkap. "Dianggap memanfaatkan hutan negara," kata Andi.
Pemerintah, menurut Huma dalam rekomendasinya, harus memperbaiki masalah tumpang-tindihnya perizinan pengelolaan hutan. Lalu pemerintah diminta membangun mekanisme resolusi konflik yang elegan dan lintas departemen. Terakhir, pemerintah memperluas wilayah hutan kelola rakyat.
ISHOMUDDIN
Berita terkait
Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi
6 jam lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura
1 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaGapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024
1 hari lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.
Baca SelengkapnyaSawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu
2 hari lalu
Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Baca SelengkapnyaKebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan
2 hari lalu
Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.
Baca SelengkapnyaRatusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan
2 hari lalu
Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.
Baca Selengkapnya12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan
2 hari lalu
Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.
Baca Selengkapnya22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran
2 hari lalu
22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.
Baca SelengkapnyaPolemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga
34 hari lalu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.
Baca Selengkapnya365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan
34 hari lalu
Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.
Baca Selengkapnya