TEMPO Interaktif, Jakarta:Lebih dari 70 orang pemantau perdamaian pasca penandatanganan penghentian permusuhan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mulai bekerja di berbagai wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam. "Para pengamat ini akan memantau dan melakukan investigasi atas sejumlah kasus tindak kekerasan," kata David Gorman dari Henry Dunant Centre di Banda Aceh, Sabtu (28/12). Organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan itu telah berperan melakukan mediasi antara pemerintah dan GAM sejak tahun 2000. Namun, beberapa kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani sebelumnya selalu dilanggar kedua belah pihak. Sejak penandatangan kesepakatan terakhir ini, tercatat 10 orang telah meninggal akibat tindak kekerasan bersenjata. "Para petugas ini akan memfokuskan investigasinya pada kasus-kasus pelanggaran berskala besar di Aceh Selatan, seperti yang terjadi 22 Desember," lanjut Gorman. Pada tanggal itu, sejumlah milisi GAM melakukan penyergapan terhadap sebuah truk tentara yang sedang membawa bantuan bagi korban banjir di Aceh Selatan. Dalam peristiwa ini, dua anggota TNI tewas dan empat lainnya luka-luka. Para pemantau itu terdiri dari 12 tim, yang masing-masing beranggota enam orang. Sebelum menjalankan tugasnya, tim ini akan menjalani pelatihan intensif oleh Komite Keamanan Bersama. Untuk menjaga netralitas penilaian tim selama bekerja, baik pemerintah dan GAM mengirimkan masing-masing dua orang wakilnya. Sedangkan dua wakil terakhir berasal dari pengamat militer Internasional berkebangsaan Thailand dan Filipina. Mereka bertindak mewakili HDC. Gorman mengatakan, hasil temuan tim di lapangan, akan dilaporkan ke Komite Keamanan Bersama (KKB) yang beranggotakan 15 orang. Mayor Jenderal Thanungsak Tuvinan, seorang perwira senior dari KKB, mengatakan Komite yang dipimpinnya diharapkan akan berhasil merumuskan mekanisme untuk mengusut berbagai pelanggaran termasuk sanksinya pada pekan depan. "Kami juga akan merumuskan detail zona demiliterisasi," kata dia. (Budi Riza/AFP-TNR)