TEMPO Interaktif, Jakarta - Juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengaku tidak mengetahui tentang rencana penggantian kaca antipeluru untuk mobil dinas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sesuai dengan standard operating procedure (SOP) yang berlaku, mobil-mobil dinas presiden, ibu negara, wakil presiden, dan tamu negara memang sudah dilengkapi dengan kaca antipeluru.
"Yang jelas belum pernah ada laporan tentang keperluan penggantian kaca antipeluru untuk mobil dinas Presiden dan kenapa harus diganti," katanya ketika dihubungi Tempo, Minggu 13 November 2011.
Julian mengatakan ia sudah mengkonfirmasi tentang rencana penggantian kaca antipeluru itu kepada Kepala Sekretariat Kepresidenan yang biasanya bertanggung jawab untuk hal-hal semacam ini. Tapi ternyata rencana penggantian ini tidak ditangani oleh bagian rumah tangga kepresidenan. Ia menduga rencana ini merupakan usulan yang dialokasikan dari Anggaran Setneg.
Julian mengatakan sampai saat ini tidak ada keperluan untuk mengganti kaca mobil presiden karena memang sudah dilengkapi dengan kaca antipeluru. Meski tidak menutup kemungkinan ada mekanisme lain atau hal yang sifatnya urgen yang mengharuskan kaca mobil itu diganti.
Rencana tentang penggantian kaca mobil antipeluru ini diketahui dari situs Sekretariat Negara di www.setneg.go.id, tepatnya dalam Pengumuman Pelelangan Nomor Peng- 90 /SP/P2BJ/Bid-I/10/2011. Tender ditandatangani Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa Bidang Sarana, Prasarana Fisik Bangunan, Taman, Cleaning Service, Kendaraan Bermotor, Kesehatan, Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor, Sri Yuliani, pada 21 Oktober 2011.
Rencana penggantian kaca antipeluru mobil Mercedes-Benz S600 L itu menelan biaya sekitar Rp 704,657 juta. Sumber pendanaan berasal dari APBN-DIPA Sekretariat Presiden Tahun Anggaran 2011.
KARTIKA CANDRA
Berita terkait
Mantan Menteri Energi Kuntoro Mangkusubroto Meninggal, Akan Dimakamkan di TMP Kalibata Siang Ini
17 Desember 2023
Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto meninggal dunia pada hari ini.
Baca SelengkapnyaDilantik Jadi Pengarah UKP PIP, Megawati: Belum Tahu Usulkan Apa
7 Juni 2017
Megawati Soekarnoputri dilantik Presiden Jokowi sebagai Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila bersama 8 tokoh lainnya.
Baca SelengkapnyaAgenda Pembangunan Pasca-2015
14 Agustus 2015
Di penghujung Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), dunia telah memutuskan kelanjutan Agenda Pembangunan Pasca-201
Baca SelengkapnyaWali Kota Makassar Lantik Komisioner Percepatan Program
3 Maret 2015
KP3S merupakan lembaga strategis. Meski begitu, pemerintah juga harus berpikir rasional.
Baca SelengkapnyaJK Tak Persoalkan UKP4 Kini di Bawah Seskab
21 November 2014
Deputi-deputi yang ada di UKP4 sekarang langsung di bawah Sekretaris Kabinet.
Baca SelengkapnyaYogya Sumbang Banyak Nomine MDGs Award
4 Maret 2014
Program ini mendorong pemangku kepentingan mempercepat pencapaian Millenium Development Goals pada 2015.
Baca SelengkapnyaPresiden Tunjuk Kepala Badan Pengelola REDD+
26 November 2013
Kepala Badan memiliki fasilitas setara Menteri dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Memiliki 4 deputi selevel pejabat eselon 1a.
Baca SelengkapnyaSBY Minta UKP4 Laporkan Kinerja Menteri
14 November 2013
Presiden berharap, laporan dan pemaparan yang bakal disampaikan Kuntoro bisa memacu sejumlah kementerian menyelesaikan program kerja.
Baca SelengkapnyaRakyat Jangan Sungkan Mengadu ke LAPOR
1 November 2013
Open Government Partnership merupakan inisiatif baru multilateral yang bertujuan mendorong pemerintah berkomitmen mempromosikan transparansi.
Baca SelengkapnyaYogyakarta Lima Besar Terbaik Penyerapan APBN
26 Agustus 2013
TEPPA juga mengevaluasi penyerapan anggaran di kementerian,
lembaga, dan lembaga non-kementerian