Istana Ganti Kaca Mobil Antipeluru Rp 704 Juta?

Reporter

Editor

Minggu, 13 November 2011 16:04 WIB

Presiden SBY bersama Ibu Ani melambaikan tangan seusai acara lamaran di kediaman Hatta Rajasa, Jakarta, Selasa (26/04). Keluarga Presiden melamar sekaligus meminang puteri Hatta Rajasa, Siti Ruby Aliya Rajasa untuk Edhie Baskoro Yudhoyono.(TEMPO/Yosep Arkian)

TEMPO Interaktif, Jakarta - Juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengaku tidak mengetahui tentang rencana penggantian kaca antipeluru untuk mobil dinas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sesuai dengan standard operating procedure (SOP) yang berlaku, mobil-mobil dinas presiden, ibu negara, wakil presiden, dan tamu negara memang sudah dilengkapi dengan kaca antipeluru.

"Yang jelas belum pernah ada laporan tentang keperluan penggantian kaca antipeluru untuk mobil dinas Presiden dan kenapa harus diganti," katanya ketika dihubungi Tempo, Minggu 13 November 2011.

Julian mengatakan ia sudah mengkonfirmasi tentang rencana penggantian kaca antipeluru itu kepada Kepala Sekretariat Kepresidenan yang biasanya bertanggung jawab untuk hal-hal semacam ini. Tapi ternyata rencana penggantian ini tidak ditangani oleh bagian rumah tangga kepresidenan. Ia menduga rencana ini merupakan usulan yang dialokasikan dari Anggaran Setneg.

Julian mengatakan sampai saat ini tidak ada keperluan untuk mengganti kaca mobil presiden karena memang sudah dilengkapi dengan kaca antipeluru. Meski tidak menutup kemungkinan ada mekanisme lain atau hal yang sifatnya urgen yang mengharuskan kaca mobil itu diganti.

Rencana tentang penggantian kaca mobil antipeluru ini diketahui dari situs Sekretariat Negara di www.setneg.go.id, tepatnya dalam Pengumuman Pelelangan Nomor Peng- 90 /SP/P2BJ/Bid-I/10/2011. Tender ditandatangani Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa Bidang Sarana, Prasarana Fisik Bangunan, Taman, Cleaning Service, Kendaraan Bermotor, Kesehatan, Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor, Sri Yuliani, pada 21 Oktober 2011.

Rencana penggantian kaca antipeluru mobil Mercedes-Benz S600 L itu menelan biaya sekitar Rp 704,657 juta. Sumber pendanaan berasal dari APBN-DIPA Sekretariat Presiden Tahun Anggaran 2011.

KARTIKA CANDRA

Berita terkait

Mantan Menteri Energi Kuntoro Mangkusubroto Meninggal, Akan Dimakamkan di TMP Kalibata Siang Ini

17 Desember 2023

Mantan Menteri Energi Kuntoro Mangkusubroto Meninggal, Akan Dimakamkan di TMP Kalibata Siang Ini

Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto meninggal dunia pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Dilantik Jadi Pengarah UKP PIP, Megawati: Belum Tahu Usulkan Apa  

7 Juni 2017

Dilantik Jadi Pengarah UKP PIP, Megawati: Belum Tahu Usulkan Apa  

Megawati Soekarnoputri dilantik Presiden Jokowi sebagai Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila bersama 8 tokoh lainnya.

Baca Selengkapnya

Agenda Pembangunan Pasca-2015

14 Agustus 2015

Agenda Pembangunan Pasca-2015

Di penghujung Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), dunia telah memutuskan kelanjutan Agenda Pembangunan Pasca-201

Baca Selengkapnya

Wali Kota Makassar Lantik Komisioner Percepatan Program  

3 Maret 2015

Wali Kota Makassar Lantik Komisioner Percepatan Program  

KP3S merupakan lembaga strategis. Meski begitu, pemerintah juga harus berpikir rasional.

Baca Selengkapnya

JK Tak Persoalkan UKP4 Kini di Bawah Seskab  

21 November 2014

JK Tak Persoalkan UKP4 Kini di Bawah Seskab  

Deputi-deputi yang ada di UKP4 sekarang langsung di bawah Sekretaris Kabinet.

Baca Selengkapnya

Yogya Sumbang Banyak Nomine MDGs Award

4 Maret 2014

Yogya Sumbang Banyak Nomine MDGs Award

Program ini mendorong pemangku kepentingan mempercepat pencapaian Millenium Development Goals pada 2015.

Baca Selengkapnya

Presiden Tunjuk Kepala Badan Pengelola REDD+  

26 November 2013

Presiden Tunjuk Kepala Badan Pengelola REDD+  

Kepala Badan memiliki fasilitas setara Menteri dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Memiliki 4 deputi selevel pejabat eselon 1a.

Baca Selengkapnya

SBY Minta UKP4 Laporkan Kinerja Menteri  

14 November 2013

SBY Minta UKP4 Laporkan Kinerja Menteri  

Presiden berharap, laporan dan pemaparan yang bakal disampaikan Kuntoro bisa memacu sejumlah kementerian menyelesaikan program kerja.

Baca Selengkapnya

Rakyat Jangan Sungkan Mengadu ke LAPOR  

1 November 2013

Rakyat Jangan Sungkan Mengadu ke LAPOR  

Open Government Partnership merupakan inisiatif baru multilateral yang bertujuan mendorong pemerintah berkomitmen mempromosikan transparansi.

Baca Selengkapnya

Yogyakarta Lima Besar Terbaik Penyerapan APBN

26 Agustus 2013

Yogyakarta Lima Besar Terbaik Penyerapan APBN

TEPPA juga mengevaluasi penyerapan anggaran di kementerian,
lembaga, dan lembaga non-kementerian

Baca Selengkapnya