Daerah Diminta Prioritaskan Penataan Sungai Bersih  

Reporter

Editor

Selasa, 8 November 2011 10:06 WIB

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sebelum akhir tahun, pemerintah menargetkan akan meluncurkan program Indonesia Bersih. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebutkan prinsip program ini adalah menarik partisipasi semua pihak, pemerintah, organisasi masyarakat, TNI dan Polri, serta masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih.

"Pemerintah sekarang sedang menyiapkan landasan hukumnya," ujar Gamawan saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan di Jakarta, Selasa, 8 November 2011.

Menurut Gamawan, sembari pemerintah menyiapkan payung hukumnya, pemerintah kota diminta mulai menyiapkan ancang-ancang. Gerakan bersih ini harus bisa mewujudkan kebersihan di rumah tangga, sekolah-sekolah, juga fasilitas umum seperti terminal, pelabuhan dan rel kereta api. "Aturannya sedang kami finalkan dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN," lanjut Gamawan.

Disebutkan Gamawan, dari evaluasi yang dilakukan pemerintah, pengelolaan sampah rumah tangga masih menjadi masalah utama. Dari Safari Ramadan yang dilakukan Presiden dengan menggunakan perjalanan kereta, masih banyak rumah di bantaran rel yang membuang sampah ke areal rel kereta api.

Selain itu, kawasan sungai juga menjadi perhatian. Menurut evaluasi kementerian, jumlah sampah rumah tangga yang terangkut ke tempat pembuangan akhir baru 60 persen. Sedangkan 40 persen lainnya dibuang ke selokan dan bermuara ke sungai.

Disebutkan Gamawan, 83 pemerintah kota di seluruh Indonesia seharusnya mulai memberikan prioritas terhadap kebersihan sungai. Wali Kota harus bisa mencontoh penataan kota-kota di luar negeri, seperti Australia, Belanda, dan Singapura.

Menurut Gamawan, di beberapa kota maju yang dialiri sungai, kebersihan sungai menjadi prioritas dalam penataan kota. "Di kota maju ikan berenang kelihatan, di Indonesia sampah berenang yang kelihatan," ujar Gamawan diikuti tawa peserta yang hadir.

Penataan kawasan pinggiran sungai, kata Gamawan, seharusnya diarahkan menjadi tempat rekreasi dan hiburan. Karenanya, masyarakat dan pemerintah diminta mulai memprioritaskan kebersihan sungai. "Sungai tidak akan pernah jernih kalau semua sampah itu muaranya ke sungai." Karenanya, Gamawan meminta hal pertama yang dilakukan adalah penataan sampah rumah tangga.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi beberapa daerah yang sudah mulai menggerakkan program kebersihan di beberapa kota, seperti kegiatan Jumat Bersih dan Subuh Bersih. "Saya apresiasi pada kota yang sudah melakukan dan semoga segera diikuti kota lain."

IRA GUSLINA

Berita terkait

Kunjungi Pondok Pesantren, Jokowi Bicara Lagi `Gebuk` PKI  

11 Juni 2017

Kunjungi Pondok Pesantren, Jokowi Bicara Lagi `Gebuk` PKI  

okowi kembali menegaskan soal larangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena itu, Presiden minta masyarakat tidak terprovokasi isu bangkitnya PKI.

Baca Selengkapnya

Tuding Ada Kader PKI di PDI-P, Alfian Akan Diperiksa Polisi

18 Mei 2017

Tuding Ada Kader PKI di PDI-P, Alfian Akan Diperiksa Polisi

Alfian Tanjung akan dimintai keterangan soal cuitannya yang diduga menuding sebagian politikus PDI Perjuangan adalah kader PKI.

Baca Selengkapnya

Fotografer Tempo Dipaksa Copot Kaus Aeroflot yang Dipakainya

17 Maret 2017

Fotografer Tempo Dipaksa Copot Kaus Aeroflot yang Dipakainya

Fotografer Tempo, Subekti, dipaksa mencopot kaus bergambar maskapai penerbangan Rusia, Aeroflot, yang ia kenakan saat salat Jumat di Jatinegara.

Baca Selengkapnya

Rezim Orde Baru Bangkit, Pengamat: Produk Reformasi Harus Waspada

13 Maret 2017

Rezim Orde Baru Bangkit, Pengamat: Produk Reformasi Harus Waspada

Pemerintahan Soeharto, presiden yang berkuasa di era Orde Baru selama 32 tahun, dianggap lebih baik ketimbang sekarang.

Baca Selengkapnya

Tuduhan Komunis, Alfian Tanjung Mohon Maaf pada Nezar Patria

8 Maret 2017

Tuduhan Komunis, Alfian Tanjung Mohon Maaf pada Nezar Patria

Alfian Tanjung meminta maaf kepada anggota Dewan Pers Nezar Patria. Alfian tak sanggup membuktikan tuduhannya kepada Nezar sebagai kader PKI.

Baca Selengkapnya

Yayasan Korban Peristiwa 65 Ingin Bertemu Presiden Jokowi  

31 Agustus 2016

Yayasan Korban Peristiwa 65 Ingin Bertemu Presiden Jokowi  

Bedjo Untung menuturkan YPKP 65 ingin berbicara dari hati ke hati dengan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Agus Widjojo: Rekonsiliasi Tragedi PKI Tak Terhindarkan  

25 Agustus 2016

Agus Widjojo: Rekonsiliasi Tragedi PKI Tak Terhindarkan  

Setidaknya ada empat elemen dalam rekomendasi rekonsiliasi yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Wantimpres: Presiden Terima Hasil Simposium Tragedi 1965  

25 Agustus 2016

Wantimpres: Presiden Terima Hasil Simposium Tragedi 1965  

Koordinator Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bedjo Untung meminta Presiden Jokowi segera merespons rekomendasi tersebut.

Baca Selengkapnya

Tragedi 1965, Luhut Sebut Tidak Ada Korban Pembunuhan Massal  

21 Juli 2016

Tragedi 1965, Luhut Sebut Tidak Ada Korban Pembunuhan Massal  

Pengadilan menemukan adanya genosida. Pemerintah membantah hal ini.

Baca Selengkapnya

Penggalian Kuburan Korban 1965 Diharapkan Kelar Bulan Depan  

21 Juli 2016

Penggalian Kuburan Korban 1965 Diharapkan Kelar Bulan Depan  

Pemerintah tidak melihat ada jumlah kuburan massal yang signifikan, yang bisa membuktikan tuduhan adanya pembantaian pada 1965

Baca Selengkapnya