TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah, mengaku tidak masalah jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih menjadi opisisi setelah jatah menterinya dikurangi dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.
"Saya ingin mengatakan jika itu terserah dari PKS. Kalau PKS memilih jalannya sendiri, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi," kata Jafar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Kamis, 20 Oktober 2011.
Namun demikian, Demokrat, kata Jafar, ingin tetap bersama dengan PKS di dalam koalisi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, kata Jafar, tidak memutuskan sepihak dalam menentukan reshuffle.
"Kita sudah bertemu dengan para ketua partai, termasuk PKS. Semuanya sudah dikomunikasikan. Tidak mungkin reshuffle menunggu PKS yang harus membicarakan dulu dengan Ketua Dewan Syuro," katanya.
Jika ada salah satu partai yang tidak puas dengan keputusan Presiden, kata Jafar, tentu dapat dibicarakan lagi dengan Presiden atau memutuskan untuk keluar dari koalisi. "Mau keluar atau di dalam, itu tergantung partainya."
Ditanya mengenai kontrak koalisi yang dianggap PKS telah dilanggar Presiden karena mengurangi jatah menterinya, Jafar mengatakan keputusan reshuffle tidak berdasarkan dari kontrak koalisi, melainkan hak prerogatif Presiden yang dijamin oleh undang-undang.
"Pergantian, pergeseran menteri itu, kan, tergantung pada performance-nya. Lagipula menteri dari Demokrat juga, kan, dikurangi," ujarnya.
ANGGA SUKMA WIJAYA
