TEMPO Interaktif, Jakarta - Bekas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar optimistis penggantinya, Amir Syamsuddin, bisa bekerja jauh lebih baik dalam menyelesaikan berbagai persoalan di bidang hukum. "Saya yakin karena (Amir) orangnya baik dan beliau juga performance-nya bagus, saya yakin bisa jalan," ujarnya di sela acara serah terima jabatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2011.
Menurut Patrialis, setelah resmi menjabat menteri, Amir harus segera melanjutkan program besar kementerian yang sudah digagas sejak masa kepemimpinannya. Antara lain program pengadaan kantor sentral hukum dan HAM di seluruh provinsi, persoalan integrated criminal justice system, dan program restorative justice system.
"Agenda-agendanya sudah ada. Ya, mudah-mudahan sahabat saya Pak Amir Syamsuddin dapat melanjutkan harapan ini. Tentu juga program perlindungan hak asasi manusia yang terus terang ini masih berat perjuangannya," kata Patrialis.
Patrialis dicopot dari jabatannya sebagai Menkumham dalam reshuffle yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengganti politikus PAN tersebut adalah Amir Syamsuddin, advokat yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat.
Sebelum meninggalkan Kemenkumham, Patrialis tak lupa meninggalkan pesan kepada para mantan pegawai kementeriannya. "Saya minta semua pejabat di Kemenkumham tanpa kecuali dukung Pak Amir. Jangan ada risau sedikit pun karena kesuksesan ini bukan kesuksesan pribadi, tapi kesuksesan untuk bangsa, negara, dan masyarakat," kata dia.
Patrialis sendiri mengaku belum tahu akan bekerja di mana setelah melepas jabatan menteri. Namun, tak menutup kemungkinan ia akan melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Padjajaran yang sempat terabaikan karena sibuk di kementerian. Patrialis juga membuka peluang untuk mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
ISMA SAVITRI
Berita terkait
Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong
27 hari lalu
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi
20 Februari 2024
Reshuffle kabinet Jokowi tunggu hari biasanya. Pengamat sebut kenaikan harga beras mestinya diantisipiasi karena mengancam inflasi.
Baca SelengkapnyaPungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas
17 Februari 2024
Dalam langkah mitigasi, lembaga antirasuah telah melakukan rotasi kepada para pegawai yang terlibat perkara pungli di rutan KPK ke unit kerja lain.
Baca SelengkapnyaLuhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet
26 Januari 2024
Luhut mempersilakan jika ada menteri mundur dari kabinet Jokowi, namun membantah kalau Sri Mulyani akan resign.
Baca SelengkapnyaVonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
19 Januari 2024
Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan
Baca Selengkapnya513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi
26 Desember 2023
Kepala Kanwilkumham Jawa Barat saat meninjau Lapas Kelas IIA Bekasi: 3 di antara yang mendapat remisi Natal langsung bebas.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej
19 Desember 2023
KPK memeriksa Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan rasuah yang menyeret eks Wamenkumhan Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaWamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami
15 November 2023
Sosok Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej belakangan menjadi sorotan atas kasus dugaan korupsi yang melilitnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Segera Reshuffle Kabinet Usai Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri
7 Oktober 2023
"Secepatnya kami siapkan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat 6 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaBos OJK Pastikan Bursa Karbon Terbit Akhir September
21 Agustus 2023
Pemerintah tengah merancang peraturan OJK atau POJK tentang bursa karbon.
Baca Selengkapnya