TEMPO Interaktif, Jakarta - Penambahan sejumlah wakil menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II dinilai sebagai keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk "meletakkan kaki di dua sisi". Menurut politikus PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, langkah itu dilakukan SBY agar tak kehilangan dukungan politik. Di sisi lain, penunjukan wakil menteri bertujuan menjalankan fungsi teknis kementerian.
“Secara teknis, kayaknya Presiden akan lebih percaya pada wakil menteri,” kata Ganjar di gedung DPR, Rabu, 19 Oktober 2011. Karena itulah, kata Ganjar, Presiden lebih banyak mengambil wakil menteri dari kalangan profesional.
Menurut Ganjar, sedikitnya pergeseran menteri dari partai politik merupakan langkah SBY untuk memperoleh dukungan politik. Komposisi menteri ini lebih banyak merupakan hasil kompromi dengan partai politik.
Padahal, pengalaman selama ini, posisi wakil menteri tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah persoalan baru. Ganjar pun melontarkan kritik. Wakil menteri, kata dia, ibarat sarung. Ketika ditarik ke atas akan memperlihatkan bagian bawah. Tapi ketika ditarik ke bawah justru memperlihatkan bagian atas. “Wakil menteri itu seperti sarung,” ujar anggota Komisi II DPR ini.
Ganjar menyatakan, wakil menteri yang sudah ada sebelumnya justru tidak jelas kinerjanya. Sebab, deskripsi kerja wakil menteri akan ditentukan oleh menteri, bukan oleh presiden.
Dia pun berniat mempertanyakan persoalan ini kepada mitra Komisi II, yakni Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian ini baru saja menunjuk Azwar Abubakar sebagai menteri dan Eko Prasodjo sebagai wakil menteri. Ganjar menganggap, Eko Prasodjo justru lebih pas jadi menteri. “Menteri ini akan susah jawab saat kita tanya soal reformasi birokrasi,” ucap Ganjar.
Ganjar juga menilai penunjukan wakil menteri dari luar institusi bersangkutan akan merusak jenjang karier di kementerian tersebut.
