TEMPO Interaktif, Timika - Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia menyelidiki tindak kekerasan aparat dalam mengatasi unjuk rasa pekerja PT Freeport Indonesia di Papua, Senin 10 Oktober 2011 lalu. Aksi demo telah menyebabkan seorang warga tewas tertembak dan lainnya terluka. Lembaga yang bermarkas di London, Inggris, itu menilai polisi Indonesia belum belajar meredam unjuk rasa tanpa menimbulkan korban meninggal.
Sam Zarifi, Direktur Amnesty International Asia-Pasifik, mengatakan tugas polisi seharusnya melindungi diri dan menegakkan hukum. "Tapi, yang terjadi, mereka menembaki para pemrotes hingga memancing kericuhan," ujar Sam melalui surat elektronik kepada wartawan Selasa, 11 Oktober 2011 kemarin.
Korban tewas bernama Petrus Ayamseba, 36 tahun, karyawan PT Pangansari, perusahaan penyedia makanan untuk karyawan PT Freeport. Petrus terkena peluru yang diduga berasal dari senjata api polisi. Insiden ini pecah ketika aksi menuntut peningkatan kesejahteraan pekerja berubah menjadi bentrokan dengan aparat di depan Terminal Gorong-gorong.
Kondisi Timika hingga kemarin masih mencekam. Ribuan orang berkumpul di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timika, tempat jenazah Petrus disemayamkan. Karyawan Freeport mendesak ada pihak yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Petrus.
Salah satu pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Virgo Solossa, mengatakan tuntutan terhadap PT Freeport belum berhenti. "Kami terus menyoal jika manajemen Freeport tidak memperhatikan tuntutan karyawan,” kata dia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengatakan PT Freeport tetap beroperasi dan melakukan kegiatan produksi seperti biasa. "Sampai hari ini (kemarin), produksinya masih di angka normal," kata Darwin.
Juru bicara Freeport, Ramdhani Sirait, memastikan kegiatan produksi tambang emas tidak terganggu meski terjadi demo karyawan yang berstatus kontrak. "Produksi berjalan seperti hari-hari sebelumnya," ujar dia.
Konselor Urusan Ekonomi Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia, James A. Carouso, menilai konflik di Freeport tak berpengaruh terhadap kerja sama ekonomi kedua negara. "Itu biasa, ada perselisihan antara perusahaan dan pekerjanya," kata dia kepada Tempo di Yogyakarta kemarin. Dia berharap manajemen Freeport bisa segera menyelesaikan masalahnya secara mandiri.
CUNDING LEVI | TJAHJONO EP | GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita terkait
Daftar 7 Lowongan Kerja BUMN dan Swasta pada Mei 2024
2 hari lalu
Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membuka lowongan kerja pada bulan Mei 2024 ini
Baca SelengkapnyaBahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba
6 hari lalu
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proses perpanjangan izin Freeport, yang habis pada 2041, hampir selesai.
Baca SelengkapnyaTNI AL dan Brimob Bentrok di Sorong, Komisi I DPR Minta Pemerintah Lakukan Penyelidikan
20 hari lalu
Bentrok TNI AL dan Brimob seperti yang terjadi di Kota Sorong kemarin seharusnya tidak boleh terjadi.
Baca SelengkapnyaAnggota TNI dan Brimob yang Terlibat Bentrok di Sorong Dipastikan Bakal Dihukum
21 hari lalu
Anggota TNI/Polri yang terlibat bentrok di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Ahad pagi, 14 April 2024, akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I Kecam Bentrok TNI dan Brimob Polri di Sorong
21 hari lalu
DPR mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi kinerja Panglima TNI dan Kapolri, setelah terjadi bentrok antara TNI dan Brimob.
Baca SelengkapnyaLima Personel TNI Terluka Imbas Bentrokan Brimob dengan Marinir di Pelabuhan Sorong
22 hari lalu
Lima personel TNI yang terlibat bentrok dengan Brimob telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Baca SelengkapnyaTNI Masih Cari Tahu Informasi Awal Bentrokan Brimob dengan Polisi Militer di Sorong
22 hari lalu
Bentrok antara anggota TNI dan Brimob tersebut terjadi manakala anggota Pomal tengah bertugas mengatur pemudik di pelabuhan Kota Sorong, pagi ini.
Baca SelengkapnyaRiwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI
23 hari lalu
Presiden Jokowi memerintahkan divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia sehingga negara mempunyai saham 61 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi
39 hari lalu
Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.
Baca SelengkapnyaFreeport Produksi 1,6 Miliar Pon Tembaga dan 1,9 Juta Ons Emas per November 2023
3 Desember 2023
Hingga November tahun ini, PT Freeport Indonesia telah memproduksi 1,6 miliar pon tembaga dan 1,9 juta ons emas .
Baca Selengkapnya