Jusuf Kalla memberikan orasi ilmiah setelah menerima gelar Doktor Kehormatan bidang ekonomi politik di Universitas Hasanuddin, Makassar, (10/9). ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin pemerintah sudah berupaya maksimal menanggulangi masalah perbatasan, termasuk di Segmen Tanjung Datu, Sambas, Kalimantan Barat. Kawasan ini diisukan dicaplok malaysia.
"Saya yakin pemerintah tegas dan bertindak cepat mengatasi apabila ada kemelut-kemelut seperti itu," kata Kalla seusai menyampaikan orasi ilmiah di Jakarta Convention Center, Selasa, 11 Oktober 2011.
Menurut Kalla, ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah dalam menangani masalah perbatasan. Kedua hal itu adalah memberi anggaran khusus untuk warga negara di perbatasan dan menambah pos-pos penjagaan di daerah perbatasan.
Sesuai pengalamannya selama menjadi wakil presiden, pemerintah akan selalu membicarakan isu perbatasan dalam pertemuan tingkat tinggi. Komunikasi langsung antar dua petinggi negara ini, kata Kalla, harus terus dilakukan dalam mengkomunikasikan isu perbatasan. "Jangan dibiarkan, harus dibawa ke tingkat tinggi untuk bicara," ujarnya.
Saat menjadi wakil presiden, Kalla menceritakan dirinya selalu menggunakan komunikasi langsung dengan petinggi Malaysia. Kalau ada masalah perbatasan, pemerintah akan langsung datang ke Malaysia. "Saya tegaskan sikap kita dan mereka akhirnya juga akan memahami."
Selain menjaga tapal batas di perbatasan, Kalla meminta pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Apalagi, menurut dia, saat ini masih ada kesenjangan ekonomi antara WNI di perbatasan dan penduduk Malaysia.
"Karena itulah, salah satu hal yang harus diperbaiki yaitu memperbaiki ekonomi secara keseluruhan, sehingga masyarakat di perbatasan tidak tergantung dengan Malaysia."
