Pemerintah Jamin Seluruh Pengobatan Korban Bom Solo

Reporter

Editor

Senin, 26 September 2011 18:26 WIB

Salah seorang korban peledakan bom di gereja Kepunton, Solo, sedang di rawat di Rumah Sakit, Minggu (25/9). TEMPO/Andry Prasetyo

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menjamin seluruh biaya pengobatan para korban bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) di Kepunton, Solo, Jawa Tengah, Ahad kemarin. Jaminan ini akan diberikan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah kota Solo.


"Intinya mereka dibebaskan biayanya, Solo bayar apanya, dan kami nanti bayar apanya," kata Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih di Kantor Presiden, Senin 26 September 2011.

Menurut Menteri Endang, korban tewas dalam peristiwa tersebut hanya satu orang yang diduga sebagai pelaku pengeboman. Sedangkan yang menjadi korban, yakni sebanyak 14 orang sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan menjalani rawat jalan, serta 14 orang lagi masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Oen, Solo.


Ke-14 orang yang masih dirawat itu, empat orang diantaranya menderita patah tulang, dan 2 orang lainnya dengan kondisi agak berat, yakni kemasukan satu benda asing di otaknya dan seorang lainnya di kandung kemih. "Sudah berhasil dikeluarkan kemarin. Ada satu benda asing lagi di kandung kemihnya juga sudah dioperasi tadi malam," ujarnya. Endang sendiri berencana untuk menjenguk korban yang terluka di bagian otak itu.


Bom bunuh diri di Gereja Bethel Kepunton itu diledakkan sekitar pukul 11.00 WIB, Minggu kemarin, ketika kebaktian selesai dan jemaat keluar dari gereja. Pelaku, menurut sejumlah saksi, masuk ke dalam gereja dan ikut keluar saat kebaktian selesai. Para korban terluka setelah bom yang dipasang di dada pelaku meledak dan menghamburkan paku, baut, dan mur besi.


Untuk menangani para korban ini, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kementerian Kesehatan juga telah mengirim salah seorang pejabatnya setingkat direktur jenderal untuk memantau perkembangan perawatan korban. "Kami ingin pastikan pasien dapat pelayanan optimal. Kalau rumah sakit tidak sanggup, kita pastikan rujukan ke rumah sakit lainnya," tutur Endang.

EKO ARI WIBOWO

Advertising
Advertising

Berita terkait

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

1 hari lalu

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

4 hari lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

8 hari lalu

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

11 hari lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

16 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

19 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

21 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

25 hari lalu

Bantu Warga Terdampak Gunung Ruang, Kementerian Kesehatan Salurkan 13 Ribu Masker

Kementerian Kesehatan membantu warga terdampak Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dengan penyediaan masker.

Baca Selengkapnya

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

25 hari lalu

Alasan Pusat Krisis Kemenkes Mengirim Tim ke Lokasi Banjir Musi Rawas Utara

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes mengirimkan tim khusus ke area banjir Musi Rawas Utara. Salah satu tugasnya untuk antisipasi penyakit pasca banjir.

Baca Selengkapnya

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

35 hari lalu

Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.

Baca Selengkapnya