TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, menyatakan kesiapannya menghadapi Panitia Kerja Mafia Pemilu. Ia menyatakan tak akan menghalang-halangi panja untuk membongkar kasus dugaan kursi haram yang didudukinya. "Nggak ada masalah, itu kewenangan teman-teman di Panja Mafia Pemilu," ujarnya kepada wartawan di Gedung MPR/DPR, Kamis, 15 September 2011.
Kasus Ahmad Yani rencananya akan menjadi salah satu kasus yang dibahas dalam Panja Mafia Pemilu. Panja mengaku mendapatkan 41 aduan terkait dugaan permainan mafia pemilu. Dari 41 kasus ini, panja telah memilih 16 kasus yang akan ditindaklanjuti.
Ahmad Yani diadukan koleganya di PPP, Usman Tokan. Usman adalah caleg nomor urut 1 di Dapil I Sumatera Selatan. Awal pertikaian antara Usman dan Yani adalah ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan PPP terhadap hasil pemilu legislatif 2009. Dalam amar keputusan No. 80/PHPU. C-VII/2009 tersebut MK mengatakan adanya tambahan suara sebesar 10.417 suara kepada PPP, sehingga suara PPP berubah dari 68.061 suara menjadi 78.478 suara.
Konflik terjadi lantaran MK tak menjelaskan kepada siapa suara sebesar 10 ribuan itu harus ditambahkan. Usman mengklaim dirinya berhak menerima suara itu karena dia memiliki nomor urut 1. Sementara Yani memiliki nomor urut 2. Usman mengaku memiliki 20.728 suara lebih besar dibanding Yani yang hanya 17.709 suara.
Yani mengklaim suara dari keputusan MK itu sebagai miliknya. Alasannya, dalam permohonan gugatan tersebut dirinya sebagai penggugat principal. "Dalam undang-undang pemilu kan memang gugatan atas nama partai, tapi saya sebagai orang yang dirugikan, sehingga saya bertindak sebagai penggugat principal," ujarnya.
Selain itu, Yani juga mengaku hanya dirinyalah yang mengajukan saksi-saksi terkait kecurangan ini. "Total saya mengajukan saksi di enam PPK soal hilangnya suara saya," ujarnya. Sementara Usman, "Tidak ada saksinya yang diajukan," kata anggota Komisi Hukum DPR itu.
Yani menyatakan siap memberikan keterangan kepada Panitia Kerja dan siap dikonfrontasi dengan Usman Tokan dalam Panja Mafia Pemilu ini. Ia mempersilakan KPU dan MK membuka fakta dan data konflik ini. "Kapan pun saya siap. Saya juga siap dikonfrontasi. Saya persilakan MK dan KPU buka fakta," ujarnya.
