TEMPO Interaktif, Bandung - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan masa setahun untuk moratorium penerimaan pegawai negeri sipil tidak cukup. ”Minimum yang begini lima tahun supaya ditata dengan baik,” katanya di Bandung, Rabu, 14 September 2011.

Menurutnya, langkah pemerintah menata pegawai negeri di Indonesia tidak cukup dengan menjalankan moratorium penerimaan pegawai baru dalam setahun. Langkah itu, kata Kalla, harus dibarengi dengan penataan ulang pegawai.

Kalla mengatakan penataan itu di antaranya dengan mengirim pegawai yang berlebih di satu tempat ke daerah lain yang jumlahnya kurang. ”Ini juga termasuk di pusat, ini sudah otonomi kan, jadi pegawai di pusat juga harus dikurangi,” katanya.

Menurutnya, idealnya pertimbangan jumlah kebutuhan pegawai itu menghitung dari biaya rutin pemerintah. ”Jangan lebih biaya rutin itu, keseluruhan biaya rutin jangan lebih dari 50 persen. Selebihnya itu biaya pembangunan,” kata Kalla.

Kalla mengatakan saat ini jumlah pegawai negeri di Indonesia berkisar 4 juta orang. Banyaknya pegawai itu menjadi beban anggaran. ”Bukan hanya gaji, tapi biaya kantornya, biaya perjalanannya, biaya operasionalnya harus disesuaikan, kalau ndak, ini pembangunan kita menjadi sulit,” katanya.

AHMAD FIKRI