TEMPO Interaktif, Jakarta:Banyak cara pandang yang bias tentang otonomi daerah dalam implementasinya pada tahun 2002. Salah satunya adalah, daerah kerap memandang segala sesuatu atau aset yang berada di wilayahnya sebagai milik mereka. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno saat membuka temu refleksi politik dan pemerintahan dalam negeri di kantor Departemen Dalam Negeri, Jakarta, Jumat, (20/12). Ia menyayangkan interpretasi yang salah seperti itu terjadi di banyak daerah. Malahan, kata dia, banyak kasus elit di daerah tidak melihat lagi sumber daya yang dimiliki daerah tapi tiba-tiba meminta untuk menjadi daerah yang memiliki otonomi sendiri. Ia juga mengungkapkan banyak terjadi konflik antara pemerintah daerah dan departemen teknis mengenai pengelolaan badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah, kata Hari, kerap mempertanyakan mengapa aset-aset di daerah mereka dikelola pusat. Padahal, dalam pandangan pemerintah pusat setiap aset yang menghasilkan harus di bagi-bagi untuk daerah yang tidak memiliki potensi aset yang sama. “Yang penting share secara finansialnya itu adil, tidak serta merta di klaim milik daerah bersangkutan,” ujar dia. Kendati demikin ia meyakini masalah-masalah serupa sudah didapat jalan keluarnya. Terutama soal pembagian yang wajar dari hasil aset. Melihat banyaknya kasus salah kaprah tentang otonomi daerah, pemerintah berupaya terus menyempurnakan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan keuangan otonomi daerah. Namun ditandaskannya, penyempurnaan itu bukan berarti sebagai upaya resentralisasi dari pemerintah pusat. “Tidak seluruh isi undang-undang diamandemen, ada juga yang dirubah secara parsial,” tegasnya. (Sri Wahyuni-Tempo News Room)