TEMPO Interaktif, Garut - Wakil Bupati Garut Diky Chandra menyatakan pengunduran dirinya tidak dilakukan secara mendadak. Bahkan, dia mengaku telah berulang kali mengajukan pengunduran diri kepada Bupati Aceng HM Fikri, tetapi selalu ditolak. “Ya, ini bisa dikatakan klimaksnya,” ujar Diky saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 9 September 2011.
Diky merasa selama ini dirinya tidak cocok dengan Bupati Aceng, terutama dalam hal pandangan dan prinsip kepemimpinan untuk menyejahterakan masyarakat Garut.
Selama 2,5 tahun menjabat, telah berulang kali dilakukan usaha untuk menyinkronkan visi antara bupati dan wakil bupati, baik oleh unsur pimpinan daerah maupun oleh lembaga kemasyarakatan. Namun, tetap tidak membuahkan hasil.
Diky juga menjelaskan, pengunduran dirinya karena merasa tidak mampu menjadi seorang pemimpin dalam menjalankan amanat masyarakat. Dia juga mengaku tidak sanggup mengimbangi pola kepemimpinan yang ada. Bahkan, Diky mengaku jengkel terhadap kondisi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Garut. Banyak di antara pegawai yang ingin mendapatkan jabatan dengan cara membayar sejumlah uang.
Selain itu, Diky juga kecewa terhadap sikap Bupati Garut Aceng HM Fikri yang masuk menjadi pengurus Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Padahal, pasangan Aceng dan Diky maju menjadi kepala daerah dari jalur independen. Namun, Diky mengaku pengunduran dirinya bukan semata dipicu oleh langkah Bupati Aceng yang tidak konsisten tersebut.
Diky mengakui akibat hubungan kepemimpinan yang tidak harmonis, proses pembangunan di Garut mengalami kemunduran. Diky mencontohkan banyak kebijakan pemerintah yang lambat. Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan secara gratis bagi warga miskin tidak maksimal akibat pendataan warga miskin yang tidak akurat.
Contoh lainnya adalah tidak signifikannya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah banyak yang tidak tercapai. “Alasan saya mengundurkan diri tidak didasarkan kebencian, tapi ini bentuk kesadaran dan ketidaksanggupan saya dalam mengimbangi pola kepemimpinan yang ada,” ujar Diky.
Itu sebabnya Diky meminta masyarakat untuk memahami langkah yang diambilnya. Dia juga berharap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat mengabulkan permohonan pengunduran dirinya. Sebab, bila kondisi ini terus dipaksakan, maka akan berdampak buruk terhadap produk kebijakan pembangunan Kabupaten Garut.
