Tiga Surat Mendagri untuk Hadapi Lebaran

Reporter

Editor

Selasa, 23 Agustus 2011 22:56 WIB

Menteri dalam negeri, Gamawan Fauzi, Jakarta, Jumat (23/4). TEMPO/Yosep Arkian

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menghadapi lebaran 1432 hijriah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melayangkan tiga surat kepada gubernur di seluruh Indonesia. Surat ini untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul selama lebaran dan arus mudik. “Ketiga surat ini dikeluarkan untuk menciptakan lebaran yang kondusif,” ujar Gamawan di sela buka bersama di restoran Kembang Goela Sentral Plaza, Selasa 23 Agustus 2011.

Surat pertama terkait ketersediaan beras masyarakat untuk kebutuhan lebaran. Surat ini meminta gubernur terus melakukan koordinasi dengan depot logistik yang ada di setiap provinsi. “Jangan sampai ada Dolog di daerah yang menyimpan beras sehingga mengganggu harga pasar dan beras lokal,” ujarnya.

Gubernur diminta terus berkoordinasi untuk segera melakukan operasi pasar jika terjadi kelangkaan beras di masing-masing daerah. “Operasi pasar itu harus dilakukan dengan sepengetahuan gubernur, dan jangan sampai ada gubernur yang menahan dan menghalangi pelaksanaan operasi pasar,” ujarnya lagi.

Surat kedua mengenai pengelolaan pasar-pasar tumpah selama lebaran. Bupati dan gubernur kata Gamawan harus segera mengatur pasar-pasar tumpah yang marak terjadi menjelang lebaran untuk menghindari kemacetan. “Saya minta tolong kepala daerah terlibat mengkoordinasikannya.”

Selain Gamawan juga meminta selama arus mudik, beberapa pasar tumpah bisa dipindah ke lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan. “Gubernur dan Bupati harus bisa menggaet pengusaha lokal untuk mengantisipasi masalah kemacetan ini.”

Surat ketiga yang dilayangkan mengenai keamanan di wilayah. Menurut Gamawan selama lebaran, pertemuan pemudik dari berbagai daerah di desa bisa memicu terjadinya pertikaian dan tawuran. “Gubernur dan Bupati harus bisa membentuk tim terpadu untuk bisa mendeteksi dini kemungkinan terjadinya konflik.” Kepala daerah kata Gamawan harus mengintensifkan koordinasi dengan camat dan lurah.


IRA GUSLINA

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Operasi Ketupat Jaya, Kapolda Metro Jaya Kerahkan 4.105 Personel Gabungan untuk Pengamanan Lebaran di 1.036 Lokasi

32 hari lalu

Operasi Ketupat Jaya, Kapolda Metro Jaya Kerahkan 4.105 Personel Gabungan untuk Pengamanan Lebaran di 1.036 Lokasi

Dalam Operasi Ketupat Jaya, Kapolda Metro Jaya mengedepankan pendekatan pre-emtif dan preventif dalam pengamanan Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

50 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

56 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya