BPK Evaluasi Proyek Pengadaan di Kementerian Pendidikan

Reporter

Editor

Senin, 1 Agustus 2011 18:56 WIB

TEMPO/Machfoed Gembong

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Pendidikan Nasional saat ini masih menunggu hasil review proyek pengadaan di lembaganya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sejak 2005 hingga 2010. "BPK masih masuk, kita tunggu mereka selesai dulu," ujar Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Musliar Kasim di Kemendiknas, Senin, 1 Agustus 2011.

BPK, lanjut Musliar, akan memberikan hasil reviewnya 20 hari setelah mereka melakukan review per 14 Juli lalu. Baru setelah itu kementerian akan mulai review internalnya. "Data-datanya saat ini juga masih ada di mereka," tutur Musliar.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan memutuskan mengevaluasi seluruh tender yang dilakukan di kantornya. Mereka akan melacak tender sejak 2005, termasuk yang melibatkan perusahaan bekas Bendaharam Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mengevaluasi tender pengadaan barang dan jasa yang melibatkan perusahaan Nazaruddin, yang kini menjadi tersangka dan buron kepolisian. Pengadaan barang dan jasa yang diaudit BPK terhitung sejak periode 2008 sampai 2010.

Nazaruddin diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi pada proyek pengadaan prasarana dan revitalisasi peningkatan mutu pendidikan di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional yang berbiaya Rp 142 miliar pada anggaran 2007.

Salah satu pejabat Kementerian Pendidikan Nasional berinisial GS yang saat itu menjabat Sesdirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional juga diduga ikut terlibat.

RIRIN AGUSTIA

Berita terkait

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

5 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

29 hari lalu

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.

Baca Selengkapnya

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

38 hari lalu

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

6 Maret 2024

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

6 Maret 2024

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.

Baca Selengkapnya

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4 November 2023

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

5 Oktober 2023

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK memanggil Wali Kota Bima HM Lutfi atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi

Baca Selengkapnya

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

19 September 2023

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

Luhut Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik atau RUU PBJ.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

29 Agustus 2023

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK mulai menelisik dugaan korupsi yang menjerat politikus Golkar itu sejak 25 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

29 Agustus 2023

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, NTB

Baca Selengkapnya