TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi TNI/Polri akan mengkaji permintaan Presiden untuk menarik dukungan terhadap percepatan pelaksanaan Sidang Istimewa. Akan tetapi dukungan itu telah melalui pertimbangan yang mendalam. Kendati demikian, sikap final F-TNI/Polri ini akan diputuskan sekitar pukul 24.00 WIB. Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi TNI/Polri DPR Budi Harsono kepada wartawan seusai menghadiri rapat Pimpinan MPR yang dihadiri seluruh fraksi MPR RI kecuali FKB dan FPDKB di gedung Nusantara III Kompleks MPR/DPR, Jakarta Minggu (22/7) malam.

“Jam 24.00 WIB, kita akan tentukan sikap. Jadi kita ikuti saja batas waktu itu,” pinta Budi yang dicegat wartawan sebelum memasuki ruang kerja Amien Rais untuk mengikuti rapat lanjutan pimpinan MPR.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi TNI/Polri MPR Letjen TNI Hari Sabarno yang berpendapat dukungan terhadap SI MPR yang dipercepat sudah menjadi keputusan MPR. Oleh karena itu, dirinya enggan mengomentari soal dicabut atau tidaknya dukungan terhadap pelaksanaan Sidang Istimewa. “Saya tidak akan berbicara soal cabut-mencabut. Saya tidak akan berbicara apa-apa karena hal itu merupakan keputusan MPR yang sudah di-tok (disahkan), jadi ya sudah,” kata Hari Sabarno.

Hari mengatakan siap menerima konsekuensi apapun seperti dicopot jabatannya sebagai wakil ketua MPR oleh Presiden. Namun ia mempertanyakan, apa hubungan Presiden Wahid dengan memberhentikan jabatan Wakil Ketua MPR, seperti yang terjadi pada rekannya yakni Matori Abdul Jalil. “Siapa yang memberhentikan saya, apa hubungannya Gus Dur memberhentikan wakil ketua MPR. Itu terserah haknya Presiden. Dia bisa memberhentikan Pak Matori ya terserah,” ujarnya bernada pasrah.

Presiden Abdurrahman Wahid, hari ini meminta kepada Fraksi TNI/Polri melalui Hari Sabarno dan Budi Harsono untuk mencabut dukungannya terhadap SI yang dipercepat. “Kalau tidak bersedia [mencabut] silakan mundur dari jabatannya,” ujar Kepala Negara dalam jumpa pers yang disiarkan secara langsung oleh TVRI, Minggu (22/7) malam.

Dihubungi ditempat terpisah, Wakil Ketua Fraksi TNI/Polri DPR Ishac Latuconsina mengatakan fraksi TNI/Polri MPR RI tidak akan mencabut dukungannya terhadap Sidang Istimewa MPR yang dipercepat. Sebab, melalui SI MPR-lah, persoalan-persoalan politik dapat diselesaikan dengan konstitusional. Dan SI MPR sendiri, sudah sesuai dengan konstitusi yang ada. Ishac juga berpendapat bahwa sikap Fraksinya ini bukan suatu pembangkangan terhadap Presiden yang merupakan pemegang kekuasaan TNI/Polri. Menurutnya, sikap F-TNI/Polri ini merupakan keputusan politik dan bukan suatu pembangkangan. (Siti Marwiyah)