Pimpinan DPR Belum Terima Usul Pembentukan Pansus BNI
Reporter
Editor
Kamis, 11 Desember 2003 18:16 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pimpinan DPR sampai saat ini belum menerima adanya permohonan pembentukan panitia khusus yang membahas penyimpangan dana di Bank Negara Indonesia. "Saya mempersilahkan saja kepada anggota, kalau itu dianggap perlu," kata Wakil ketua DPR Bidang Ekonomi, Tosari Widjaja, kepada Tempo News Room, usai sidang paripurna DPR di gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (11/12).Politikus Partai Pesatuan Pembangunan ini mengatakan bahwa tiap anggota Dewan berhak mengusulkan adanya pansus apabila ada indikasi penyimpangan kebijakan dalam kasus BNI. "Kalau murni kriminal tidak perlu ada pansus," katanya.Dalam rapat dengar pendapat Komisi Keuangan dengan Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu, ada usulan untuk membentuk pansus BNI terkait pembobolan Rp 1,7 triliun akibat adanya permohonan kredit fiktif. Rabu (10/12) malam, rencananya Komisi IX juga akan membahas usulan pembentukan pansus ini. Namun, rapat gagal karena tidak mencapai kuorum. Tosari mengharapkan adanya upaya penyelesaian kasus ini. Ia juga menegaskan supaya pengusul bisa memberikan argumentasinya soal indikasi penyimpangan kebijakan dalam kasus BNI tersebut. "Pengusul yang harus mempertimbangkan itu," katanya. Yandi M. Rofiandi - Tempo News Room
Berita terkait
Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi
7 menit lalu
Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) mengklaim Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) penuhi syarat laik fungsi.
Telkomsel Pastikan Akses Jaringan Broadband dalam WWF 2024
12 menit lalu
Telkomsel Pastikan Akses Jaringan Broadband dalam WWF 2024
Telkomsel telah memastikan kesiapan infrastruktur terdepan untuk mendukung kenyamanan aktivitas komunikasi dan pengalaman digital seluruh perwakilan delegasi World Water Forum 2024 dengan mengoptimalkan kapasitas dan kualitas jaringan dari 4G hingga 5G di 344 site eksisting.
Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), membentuk kelompok tani mahasiswa sebagai ujung tombak masa depan bangsa yang harus memiliki konsen terhadap sektor pertanian.
