TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, menyatakan pemerintah tengah menggenjot pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) 2014. Salah satu upaya adalah mengubah paradigma dari yang sebelumnya top-down menjadi bottom-up.
"Upaya pemberdayaan masyarakat perlu mengubah paradigma supaya mempercepat pembangunan MDGs," ujar Agung usai acara dialog Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Menuju Pencapaian MDGs di Jakarta Convention Centre, Senin 11 Juli 2011.
Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada maret 2011 mencapai 30,02 juta orang atau 12,49 persen. Angka itu menurun sebanyak 0,8 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di periode yang sama pada 2010, yakni sebesar 31,02 juta orang atau 13,3 persen.
Sementara itu, lanjut Agung, target persentase angka kemiskinan yang dipatok pemerintah pada 2014 yakni 8-10 persen. "Turunnya 0,8 persen. Kita tidak boleh puas. Kalau begitu, akhir 2014 tidak dapat mencapai turun 8-10 persen, sehingga perlu ada langkah-langkah dari semua pihak," tutur Agung lagi.
Pemerintah, kata Agung, telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu tugasnya adalah memastikan tiap-tiap daerah berperan meningkatkan potensi daerah masing-masing. "Contohnya di pendidikan, penyaluran dana BOS untuk proses belajar dan mengajar siswa pendidikan dasar," ujarnya.
Ditemui di tempat yang sama, Sujana Royat, Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, menyatakan saat ini Indonesia telah mencapai batas kemiskinan yang ditetapkan internasional, yakni US$ 1,5/orang/hari. Yang perlu dikejar katanya, "Keterkaitan program prorakyat satu dan yang lainnya," ujar Sujana.
Untuk mempercepat capaian tersebut, lanjut Sujana, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik kini tengah menjalankan proses pendataan masyarakat miskin. Data itu nantinya akan mulai digunakan pada awal 2011 sebagai database seluruh program prorakyat, semisal Jaminan Kesehatan Masyarakat dan PNPM Mandiri.
Dengan begitu, katanya lagi, database penduduk untuk seluruh program akan serupa dan lebih memudahkan serta memperjelas sasaran program. "Percepatan kemiskinan salah satunya di better targetting, masih campur yang miskin dengan yang tidak. Data yang baru akan meng-cover 40 persen penduduk paling miskin," ujar Sujana.
Ia melanjutkan, pemerintah optimistis dapat mencapai target. "Sebab, arahan dari Presiden sudah jelas. Kalau ada gubernur yang program di daerahnya tidak jalan pasti akan segera kami panggil dan kami fasilitasi untuk mengejar," tuturnya.
RIRIN AGUSTIA
