TEMPO Interaktif, Makassar - Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin menilai belanja langsung pemerintah sebesar Rp 244,36 miliar masih kecil. Pemerintah kota menargetkan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di triwulan II-2011 mencapai Rp 790,39 miliar.

"Bagi SKPD atau unit kerja yang kinerjanya mengalami keterlambatan, diharapkan segera mengambil langkah percepatan pelaksanaan kegiatan," kata Wali Kota Ilham saat memimpin rapat evaluasi triwulan II tahun anggaran 2011 dan rapat evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 8 Juli 2011. Rapat ini dihadiri oleh seluruh SKPD, camat, dan lurah.

Menurut Ilham, belanja langsung pemerintah kota dinilai berjalan lambat. Adapun alokasi belanja langsung baru mencapai 33,81 persen dari 40 persen yang dicanangkan. Dalam belanja tidak langsung, serapan dananya baru mencapai Rp 247,79 miliar dari total Rp 797,65 miliar (31,07 persen).

Dalam pertemuan itu, Ketua DPD Partai Demokrat ini juga menyoroti kelambanan aparat menarik penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hingga triwulan II-2011, setoran pajak hanya mencapai 40,12 persen dari target 60 persen atau sekitar Rp 60,26 miliar. "Saya minta kepada Dinas Pendapatan sebagai penanggung jawab bekerja maksimal. Batas akhir PBB jatuh tempo pada akhir September," kata Ilham.

Dari 14 kecamatan dan 140 kelurahan, ada yang mencapai 40,12 persen, tapi tidak sedikit yang memperoleh kurang dari 30 persen. Ilham juga meminta agar penarikan PBB dipercepat sebelum Agustus. Tujuannya, agar pencapaian target dapat terpenuhi sebelum September tahun ini. "Jangan menunggu pada Agustus karena masyarakat sedang banyak pengeluaran di bulan Ramadan dan Idul Fitri," katanya.

Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan Anwar menjelaskan, realisasi keuangan triwulan II sebesar Rp 244,36 miliar atau 30,92 persen dan fisik sebesar 33,81 persen. Menurut Anwar, pencapaian minimal seharusnya Rp 316,15 miliar atau 40 persen dari keseluruhan belanja langsung sebesar Rp 790,39 Miliar.

SULFAEDAR PAY