TEMPO Interaktif, Jakarta - Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, berpendapat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie seharusnya tidak hanya konsisten menolak pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Marzuki juga harus menyatakan penolakan serupa terhadap rencana pembangunan gedung baru di semua kementerian dan lembaga negara lainnya.

“DPR harus menolak pembangunan gedung baru di semua kementerian atau lembaga,” kata Uchok melalui siaran persnya hari ini, Rabu 29 Juni 2011.

Uchok menambahkan, pembangunan gedung baru untuk 26 kementerian atau lembaga menyedot kas negara dalam jumlah sangat besar. Pada anggaran tahun 2011 saja, sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA), untuk pembangunan gedung baru, pemeliharaan, atau pembelian tanah menyedot biaya hingga Rp 5,2 triliun.

Jumlah itu sudah dikurangi anggaran pembangunan gedung baru DPR yang ditunda lantaran menuai penolakan keras dari masyarakat. “Sebetulnya anggaran semula sebesar Rp 6,1 triliun. Tapi, anggaran pembangunan Gedung DPR sebesar Rp 800 miliar tidak jadi,” kata Uchok.

Ia mencontohkan alokasi pembangunan gedung baru di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp 10 miliar. Padahal, di kementerian yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu banyak memiliki gedung baru yang masih kosong. Selain itu, “Masyarakat masih terluka, kementerian ini tidak mampu menyelamatkan pemancungan TKI kita, Ruyati,” ujar Uchok.

Menurut Uchok, penyetopan rencana pembangunan gedung baru di semua kementerian dan lembaga negara tentu akan sangat menguntungkan DPR selaku lembaga yang berwenang mengatur anggaran. Lembaga yang dipimpin Marzuki Alie itu akan dianggap berpihak kepada masyarakat karena telah menyelamatkan duit negara dalam jumlah besar dari pemborosan. “Jangan lupa untuk realokasi anggaran untuk orang-orang miskin,” ujarnya.

MAHARDIKA SATRIA HADI