TEMPO Interaktif, Semarang - Para kader muda PPP dari unsur organisasi seperti NU, Masyumi, Perti dan SI membentuk poros Cikini untuk menyerukan penolakan money politics dalam proses perebutan jabatan Ketua Umum yang akan dilaksanakan pada Muktamar PPP, 2-7 Juli di Bandung. "Muktamar harus bebas money politics karena jika itu terjadi, maka akan semakin merusak PPP," kata Juru bicara poros Cikini M. Tafrikan Marzuki, Jumat 10 Juni 2011.
Selain menolak money politic, poros Cikini juga menyatakan penolakannya terhadap manuver kandidat yang melakukan black campaign untuk menjatuhkan kandidat lain.
Kader muda juga minta agar muktamar PPP bebas dari unsur pemaksaan kehendak, tekanan, intimidasi, dan intervensi dari pihak luar. "Karena hal itu hanya akan mencoreng nilai-nilai demokrasi pelaksanaan muktamar PPP," kata Wakil Sekretaris PPP Jawa Tengah tersebut. Poros Cikini juga menolak kandidat Ketua Umum PPP yang terlibat kasus korupsi, pelanggaran HAM, serta kasus asusila.
Poros Cikini menghimbau kepada semua pengurus cabang dan wilayah PPP seluruh Indonesia yang memiliki hak suara dalam muktamar agar ikut memerangi praktik politik uang yang akan merusak moralitas dan integritas partai.
"Agar Ketua Umum PPP di masa mendatang mampu membawa PPP menjadi yang lebih baik,” kata Tafrikan.
