TEMPO Interaktif, Jakarta:Human Right Watch, lembaga pemantau hak asasi manusia, menilai terjadinya konflik berdarah di Poso, Sulawesi Tengah, merupakan bentuk langsung kegagalan pemerintah pusat Indonesia di Jakarta selama empat tahun. Penelitian yang dipaparkan dalam 48 halaman itu dipublikasikan di New York, Rabu (4/12). Lembaga itu mencatat lebih dari seribu orang meninggal dan lebih dari 100.000 kehilangan tempat tinggal, sejak konflik antara umat Islam dan Kristen di Poso meletus pada Desember 1998. Human Right Watch menilai pemerintah pusat di Jakarta "dengan mata butanya" membiarkan keamanan di kedua kubu tak terkendali. Dengan begitu, tembakan dan serangan bom terus berlanjut dengan begitu bebasnya selama kurun waktu itu. "Beberapa negara Barat berharap dengan kekuatan militernya, Indonesia bisa memerangi terorisme, tapi tentara tidak bisa meredam konflik di beberapa wilayah di Indonesia," kata Direktur Human Right Watch Divisi Asia, Brad Adams. "Ini masalah yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan senjata dan latihan perang. Tapi, harus difokuskan pada bagaimana membangun reformasi," kata Adams. Ketika kekerasan yang dilakukan salah satu kelompok mulai terjadi di Sulawesi Tengah, seperti disebut dalam penelitian itu, petugas keamanan tidak mampu menghentikan kekerasan. Malah, mereka lebih sering memperuncing situasi dengan menyulut amarah kelompok lain dalam "situasi yang carut marut dan melanggar hak asasi manusia". Pada sisi lain, lembaga itu menilai pemerintah Indonesia membiarkan para tersangka kerusuhan bebas berkeliaran dan lolos dari jerat hukum. Human Right Watch juga menilai banyak pejabat Indonesia yang sering mengeluarkan pernyataan yang tidak produktif dalam "atmosfir Poso yang tengah panas" sehingga malah menimbulkan kerusuhan yang baru. Human Right Watch mengklaim investigasi yang dilakukannya itu ditujukan untuk mendorong perdamaian di Poso cepat tercapai. Juga, untuk mendorong dunia internasional membantu menghentikan konflik agama yang tak kunjung usai itu. Berkait dengan konflik di Poso, pemerintah Indonesia sampai kini masih menempatkan sedikitnya 2.600 orang polisi dan 900 tentara untuk menjaga perdamain selama enam bulan ke depan. Upaya itu dilakukan agar konflik baru antara kelompok Muslim dan Kristen tak terjadi lagi. "Mereka tak akan ditarik sampai Juni mendatang," kata Komisaris Besar Pol. Imam Sujarwo, yang memimpin operasi keamanan di propinsi ini. Operasi keamanan tersebut dijalankan sesuai dengan perjanjian Malino antara pemimpin kedua kelompok pada Desember tahun lalu, yang akan berakhir di penghujung tahun ini. (AFP/TNR-Bagja Hidayat)