TEMPO Interaktif, Jakarta:Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan, saat ini kita memerlukan pembentukan satuan tugas antiteror gabungan untuk menghadapi kejadian-kejadian seperti pembajakan pesawat dan penyanderaan. Demikian disampaikan Endriartono kepada wartawan usai rapat koordinasi terbatas bidang keamanan di kantor Kementrian Polkam, Selasa (29/10). Hal ini disampaikan Endriartono ketika ditanya wartawan mengenai pernyataan Menteri Pertahanan Matori Abdul Jalil yang mengatakan bahwa pemerintah tengah menggodok pembentukan organisasi militer antiteroris dari unsur gabungan AU, AL, dan AD. Masing-masing satuan memiliki departemen Detasemen B-90 Bravo Korps pasukan khas milik TNI AU, Detasemen Jalamangkara dari TNI AL, dan satuan penanggulangaan anti teror Kopassus milik TNI AD. Terhadap rencana pembentukan itu, Endriartono mengaku belum mendengarnya. Meski demikian, rencana pembentukan yang dinyatakan Matori ini sebagai bagian dari alat pertahanan negara yang mampu menunjukkan kemampuannya. Satgas antiteror gabungan ini akan berada di bawah koordinasi Panglima TNI jika jadi terbentuk. Ditempat terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Chappy Hakim menyatakan, Detasemen B-90 Bravo telah disiapkan oleh TNI Angkatan Udara. Pasukan ini secara spesifik mengkonsentrasikan diri pada pengamanan pangkalan udara dan pengamanan tugas antibajak udara. “Sekarang sedang kita konsentrasikan dan disempurnakan bersama dengan komponen Angkatan Darat dan Angkatan Laut,” tuturnya. Namun, kata dia, hingga saat ini belum ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk segera mengerahkan pasukan itu. Jumlah pasukan yang dikonsentrasikan untuk keperluan ini sekitar 200–250. Namun, mereka kini tersebar di pangkalan-pangkalan. Pasukan ini dilengkapi dengan skuadron Pasukan Khas AU yang tugasnya melakukan pengendalian tempur dan menjaga pangkalan. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan khusus seperti menganalisa kasus pembajakan. (Bernarda Rurit–Tempo News Room)