Kontrak Baru Dinilai Tak Berdampak Pada Kualitas Koalisi  

Reporter

Editor

Selasa, 12 April 2011 16:15 WIB

Pertemuan Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, di Jakarta (16/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Format baru kepemimpinan di Sekretariat Gabungan Partai koalisi Pendukung Pemerintah dinilai tidak membawa dampak positif terhadap kualitas koalisi. Hal itu diungkapkan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Pengamat dari Lembaga Survei Indonesia ini meragukan Setgab akan menjadi lebih baik pasca ditandatanganinya kontrak baru.

"Saya sendiri tidak yakin kualitas Setgab akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Format baru tidak akan mampu menyelesaikan akar masalah yang ada di dalam Setgab," kata Burhanuddin melalui telepon, Selasa 12 April 2011. Akar masalah itu yakni desain institusi Setgab yang tidak klop dengan format presidensial serta multipartai.

Format kepemimpinan Setgab dalam kontrak baru koalisi mengalami sedikit modifikasi. Selain posisi ketua yang tetap dijabat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sekarang muncul posisi baru yakni wakil ketua Setgab.

Posisi wakil ketua akan diisi oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Sebelumnya Aburizal menjadi ketua harian Setgab. Selain jabatan wakil ketua, rancangan kontrak baru koalisi ini juga mengatur ketua umum anggota koalisi akan memimpin rapat-rapat Setgab secara bergiliran.

Selama ini, kata Burhanuddin, Presiden SBY selaku Ketua Setgab memang kurang intensif menjalin komunikasi secara reguler dengan anggota Setgab lainnya. "Dengan adanya format ketua yang digilir, SBY mau tidak mau harus aktif turun terlibat di dalam Setgab," kata dia.

Ia juga menilai format baru itu bukanlah sebagai bentuk kompensasi agar anggota Setgab sepakat menyeragamkan suara di parlemen. Format baru itu adalah cara SBY untuk membuat semua partai anggota Setgab merasa tidak diistimewakan, karena masing-masing partai akan mendapat giliran menjadi ketua.

"Dugaan saya ke depan justru makin sering terjadi konflik di internal koalisi yang terbuka keluar. Apalagi, banyak isu yang berpotensi menjadi sumber perpecahan sikap di antara partai-partai anggota koalisi," ujar dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

4 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

21 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

21 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

22 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

2 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

2 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya