Mahfud MD: Tak Ada Jendral Berniat Kudeta

Reporter

Editor

Jumat, 25 Maret 2011 19:23 WIB

Ketua MK Mahfud MD seusai pemeriksaan harta kekayaan di KPK, Jakarta, (24/9). Dia akan memerintahkan hakim konstitusi dan pejabat di MK agar mengumumkan harta mereka di papan pengumuman. TEMPO/Yosep Arkian

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan tak pernah mendengar ada jendral purnawirawan yang berniat menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para jendral purnawirawan menurut dia justru ingin mengamankan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono "Mari kita dukung, amankan sampai 2014,"kata Mahfud ditemui usai acara Temu Wicara Hukum dengan kalangan Kristen di Hotel Gran Melia, Jakarta, Jumat 25 Maret 2011.

Menurut mantan Menteri Pertahanan ini, para jenderal dalam beberapa forum informal tidak pernah membicarakan perihal revolusi. Mereka, katanya, mengatakan kita harus mendidik masyarakat agar tidak seenaknya menjatuhkan pemerintahan.

Namun ia juga mengakui bahwa memang ada kekecewaan para jenderal terhadap performa pemerintahan SBY."Mereka katakan, saya kecewa dengan pemerintahan, dengan performance SBY sebagai presiden,"ujar Mahfud.

Mahfud menambahkan, jenderal selalu mengamati kinerja pemerintahan. Akan tetapi kekecewaan tersebut, jelasnya, bukan berujung pada rencana penggulingan pemerintahan.

"Tapi saya tidak tahu kalau ada kelompok jenderal yang lain, di forum yang saya tahu mereka tidak pernah mengatakan itu,"ujarnya. Ia menyebutkan nama-nama jenderal purnawirawan yang ada dalam forum itu seperti Luhut Panjaitan, Fahrur Rozi dan Jhony Lumintang.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah jenderal purnawirawan dikabarkan mendukung organisasi anti-Ahmadiyah karena memiliki tujuan sama, yakni menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemimpin Gerakan Reformasi Islam (Garis), Chep Hernawan, membenarkan adanya dukungan dari jenderal purnawirawan itu. Namun rencana tersebut belum dapat dipastikan kapan akan dilakukan. Pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan seperti menggalang dana.

Menurut Chep, rencana penggulingan itu dipicu oleh ketidakbecusan Yudhoyono mengurus pemerintahan. Berbagai permasalahan, seperti kasus Bank Century, kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, kemiskinan, dan kasus korupsi yang belum terselesaikan, menjadi pendorongnya.

RIRIN AGUSTIA

Berita terkait

Andri Gustami Divonis Mati, Selain Kejahatan Narkoba 9 Jenis Pidana Ini Bisa Dikenai Hukuman Mati

9 Maret 2024

Andri Gustami Divonis Mati, Selain Kejahatan Narkoba 9 Jenis Pidana Ini Bisa Dikenai Hukuman Mati

AKP Andri Gustami divonis hukuman mati karena turut lakukan peredaran narkoba. Selain kejahatan narkoba, 9 jenis pidana yang bisa diancam hukuman mati

Baca Selengkapnya

Zelensky Geram Korupsi Kembali Guncang Ukraina yang Dilanda Perang

26 Juli 2023

Zelensky Geram Korupsi Kembali Guncang Ukraina yang Dilanda Perang

Presiden Volodymyr Zelensky tidak akan mentolerir korupsi atau pengkhianatan dalam urusan negara.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak Pembebasan Jubir KNPB Victor Yeimo

8 Mei 2023

Amnesty Desak Pembebasan Jubir KNPB Victor Yeimo

Victor Yeimo dijatuhi hukuman 8 bulan kurungan penjara pada Jum'at 5 Mei 2023. Ia dihukum karena keterlibatannya dalam demo antirasisme di Papua

Baca Selengkapnya

RKUHP Disahkan di Tingkat I, Wamenkumham: Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak

24 November 2022

RKUHP Disahkan di Tingkat I, Wamenkumham: Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak

Komisi Hukum DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyepakati RKUHP di pembahasan tingkat I.

Baca Selengkapnya

Mabes Polri: Pimpinan Khilafatul Muslimin Ditangkap di Lampung

7 Juni 2022

Mabes Polri: Pimpinan Khilafatul Muslimin Ditangkap di Lampung

Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Baraja ditangkap di Lampung oleh tim Polda Metro Jaya.

Baca Selengkapnya

3 Pimpinan Khilafatul Muslimin Jadi Tersangka Dugaan Makar

7 Juni 2022

3 Pimpinan Khilafatul Muslimin Jadi Tersangka Dugaan Makar

Polda Jawa Tengah menjerat tiga pimpinan kelompok Khilafatul Muslimin yang bertanggung jawab atas pembagian pamflet pendirian khilafah.

Baca Selengkapnya

Sultan Hamid II Perancang Lambang Negara Indonesia, Siapa Dia?

3 Juni 2022

Sultan Hamid II Perancang Lambang Negara Indonesia, Siapa Dia?

Sultan Hamid II perancang lambang negara Indonesia. Pada akhir kisah hidupnya, ia pernah dituduh makar dan dianggap bersekongkol dengan Westerling.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan karena Kasus Makar, LBH Bali Anggap Bentuk Kriminalisasi

5 Agustus 2021

Dilaporkan karena Kasus Makar, LBH Bali Anggap Bentuk Kriminalisasi

Dituding makar, Direktris Lembaga Bantuan Hukum Bali Ni Kadek Vany Primaliraning menganggap pelapornya tak paham tugas advokat.

Baca Selengkapnya

Direktur LBH Bali dan 4 Mahasiswa Papua Dituduh Makar, Amnesty: Tak Berdasar

4 Agustus 2021

Direktur LBH Bali dan 4 Mahasiswa Papua Dituduh Makar, Amnesty: Tak Berdasar

Amnesty International Indonesia mengkritik pelaporan terhadap Direktur LBH Bali, Ni Kadek Vany Primaliraning dan empat mahasiswa Papua ke polisi

Baca Selengkapnya

Rachmawati Soekarnoputri: Pernah Dituduh Makar Sampai Sebut MPR Macan Ompong

3 Juli 2021

Rachmawati Soekarnoputri: Pernah Dituduh Makar Sampai Sebut MPR Macan Ompong

Rachmawati Soekarnoputri pernah dituduh akan melakukan makar karena ingin mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli,

Baca Selengkapnya