TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan tak pernah mendengar ada jendral purnawirawan yang berniat menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para jendral purnawirawan menurut dia justru ingin mengamankan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono "Mari kita dukung, amankan sampai 2014,"kata Mahfud ditemui usai acara Temu Wicara Hukum dengan kalangan Kristen di Hotel Gran Melia, Jakarta, Jumat 25 Maret 2011.
Menurut mantan Menteri Pertahanan ini, para jenderal dalam beberapa forum informal tidak pernah membicarakan perihal revolusi. Mereka, katanya, mengatakan kita harus mendidik masyarakat agar tidak seenaknya menjatuhkan pemerintahan.
Namun ia juga mengakui bahwa memang ada kekecewaan para jenderal terhadap performa pemerintahan SBY."Mereka katakan, saya kecewa dengan pemerintahan, dengan performance SBY sebagai presiden,"ujar Mahfud.
Mahfud menambahkan, jenderal selalu mengamati kinerja pemerintahan. Akan tetapi kekecewaan tersebut, jelasnya, bukan berujung pada rencana penggulingan pemerintahan.
"Tapi saya tidak tahu kalau ada kelompok jenderal yang lain, di forum yang saya tahu mereka tidak pernah mengatakan itu,"ujarnya. Ia menyebutkan nama-nama jenderal purnawirawan yang ada dalam forum itu seperti Luhut Panjaitan, Fahrur Rozi dan Jhony Lumintang.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah jenderal purnawirawan dikabarkan mendukung organisasi anti-Ahmadiyah karena memiliki tujuan sama, yakni menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pemimpin Gerakan Reformasi Islam (Garis), Chep Hernawan, membenarkan adanya dukungan dari jenderal purnawirawan itu. Namun rencana tersebut belum dapat dipastikan kapan akan dilakukan. Pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan seperti menggalang dana.
Menurut Chep, rencana penggulingan itu dipicu oleh ketidakbecusan Yudhoyono mengurus pemerintahan. Berbagai permasalahan, seperti kasus Bank Century, kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, kemiskinan, dan kasus korupsi yang belum terselesaikan, menjadi pendorongnya.
RIRIN AGUSTIA
Berita terkait
Andri Gustami Divonis Mati, Selain Kejahatan Narkoba 9 Jenis Pidana Ini Bisa Dikenai Hukuman Mati
9 Maret 2024
AKP Andri Gustami divonis hukuman mati karena turut lakukan peredaran narkoba. Selain kejahatan narkoba, 9 jenis pidana yang bisa diancam hukuman mati
Baca SelengkapnyaZelensky Geram Korupsi Kembali Guncang Ukraina yang Dilanda Perang
26 Juli 2023
Presiden Volodymyr Zelensky tidak akan mentolerir korupsi atau pengkhianatan dalam urusan negara.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak Pembebasan Jubir KNPB Victor Yeimo
8 Mei 2023
Victor Yeimo dijatuhi hukuman 8 bulan kurungan penjara pada Jum'at 5 Mei 2023. Ia dihukum karena keterlibatannya dalam demo antirasisme di Papua
Baca SelengkapnyaRKUHP Disahkan di Tingkat I, Wamenkumham: Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak
24 November 2022
Komisi Hukum DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyepakati RKUHP di pembahasan tingkat I.
Baca SelengkapnyaMabes Polri: Pimpinan Khilafatul Muslimin Ditangkap di Lampung
7 Juni 2022
Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Baraja ditangkap di Lampung oleh tim Polda Metro Jaya.
Baca Selengkapnya3 Pimpinan Khilafatul Muslimin Jadi Tersangka Dugaan Makar
7 Juni 2022
Polda Jawa Tengah menjerat tiga pimpinan kelompok Khilafatul Muslimin yang bertanggung jawab atas pembagian pamflet pendirian khilafah.
Baca SelengkapnyaSultan Hamid II Perancang Lambang Negara Indonesia, Siapa Dia?
3 Juni 2022
Sultan Hamid II perancang lambang negara Indonesia. Pada akhir kisah hidupnya, ia pernah dituduh makar dan dianggap bersekongkol dengan Westerling.
Baca SelengkapnyaDilaporkan karena Kasus Makar, LBH Bali Anggap Bentuk Kriminalisasi
5 Agustus 2021
Dituding makar, Direktris Lembaga Bantuan Hukum Bali Ni Kadek Vany Primaliraning menganggap pelapornya tak paham tugas advokat.
Baca SelengkapnyaDirektur LBH Bali dan 4 Mahasiswa Papua Dituduh Makar, Amnesty: Tak Berdasar
4 Agustus 2021
Amnesty International Indonesia mengkritik pelaporan terhadap Direktur LBH Bali, Ni Kadek Vany Primaliraning dan empat mahasiswa Papua ke polisi
Baca SelengkapnyaRachmawati Soekarnoputri: Pernah Dituduh Makar Sampai Sebut MPR Macan Ompong
3 Juli 2021
Rachmawati Soekarnoputri pernah dituduh akan melakukan makar karena ingin mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli,
Baca Selengkapnya