TEMPO Interaktif, Jakarta:Bunyi isi kaset rekaman yang diduga milik bekas Panglima Laskar Jihad, Ja’far Umar Thalib, di dalam acara tablik Akbar di Ambon April lalu dinilai tidak memenuhi unsur dakwaan sebagai menyebarkan permusuhan kepada pemerintah. Tablik itu sendiri tidak mungkin direkam karena memang tidak ada panitia yang bertugas merekamnya. Hal itu terungkap melalui kesaksian Maryanto, seorang ahli bahasa Indonesia dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur , Kamis (24/10). Maryanto yang sehari-harinya bekerja di Departemen Pendidikan Nasional sebagai salah seorang staf ahli di bidang bahasa menuturkan, dari segi bahasa, dirinya tidak menangkap adanya ungkapan permusuhan yang dilontarkan kepada pemerintah dari kaset rekaman itu. Kaset rekaman itu sendiri menjadi barang bukti utama dalam perkara yang menghadapkan Ja’far pada tiga macam dakwaan masing-masing menyatakan permusuhan kepada pemerintah (sesuai pasal 154 KUHP), menghina presiden (pasal 134 KUHP), dan menghasut agar tidak menuruti pemerintah (pasal 160 KUHP). “Sepengetahuan saya, dalam rekaman itu pembicara justru berkata sebaliknya, tidak ada permusuhan atau pun melawan pemerintah. Tidak ada kata-kata itu,” kata Maryanto dalam kesaksiannya. Maryanto juga menyatakan, pembicara dalam kaset yang diduga Ja’far hanya menyatakan rasa kekecewaan. Demikian pula terhadap penggunaan kata-kata persiapan bom-bom, tidak berlakunya perjanjian Malino, dan yang lainnya, menurut pria bertubuh kecil dan berkacamata itu, dari segi bahasa tidak menujukkan permusuhan kepada pemerintah. Meski demikian, Maryanto mengakui adanya penggunaan kalimat-kalimat yang tajam dan keras di dalam kaset rekaman tersebut. “Hal ini dapat menyebabkan pihak-pihak tertentu tersinggung,” kata dia. Maryanto hanya menyebutkan RMS (Republik Maluku Selatan) sebagai pihak yang seharusnya berada dalam posisi tersinggung. Sedangkan pemerintah, kata dia,”Mungkin saja, tetapi tidak selalu.” Secara keseluruhan, Maryanto juga mengungkapkan bahwa suara dalam kaset hanyalah mengungkapkan rasa kekecewaan yang ditambahkan dengan berbagai celaan. Sehingga, Maryanto menilai bahwa dalam persinggungannya dengan kepentingan pemerintah, si pembicara dalam kaset tidak dapat dikatakan menghina. Dalam persidangan yang sempat berhenti selama 30 menit untuk memberi kesempatan beristirahat itu juga dihadirkan seorang saksi dari Ambon. Saksi tersebut, M. Husni Putuhena, Ketua Front Pembela Islam Maluku, dihadirkan ke persidangan oleh penasehat hukum sebagai saksi yang meringankan.Pria kurus tinggi berjanggut panjang dan membutuhkan tongkat untuk berjalan itu memberikan kesaksian yang berbeda dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya. Husni yang mengaku sebagai salah satu panitia dalam acara tablik akbar di Mesjid Al Fatah Ambon, 26 April lalu, mengungkapkan bahwa Ja’far memberikan ceramahnya dalam acara tablik itu dari dalam mesjid. “Semua di dalam mesjid. Yang di luar hanya penjual rokok. Kalau ada yang bilang acara tablik di luar itu parlente (bohong dalam bahasa Ambon-Red),” katanya menegaskan. Husni juga mengaku tidak mendengar bahwa dalam ceramahnya saat itu Ja’far menyebut nama-nama Kapolri, Jenderal Pol. Dai Bachtiar, dan Presiden Megawati. Menurut dia, Ja’far yang diundang khusus dan tiba dua hari sebelum acara hanya menganjurkan untuk melawan RMS. Mengenai keberadaan kaset rekaman, Husni memandang tidak mungkin ada. “Tidak ada jemaah yang bertugas merekam. Tidak ada yang saya lihat merekam saat itu,” kata dia sambil menambahkan bahwa acara tablik dimaksudkan oleh Forum Silahturahmi Umat Islam Maluku. Panitia tablik menganggap acara tersebut sebagai acara yang tertutup bagi pers maupun kalangan lain. (Wuragil-Tempo News Room)