Soal Ahmadiyah, Demokrat Kecewa Kinerja Dua Menteri

Reporter

Editor

Minggu, 6 Maret 2011 16:54 WIB

TEMPO/ Arif Fadillah
TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Demokrat merasa kecewa dengan kinerja dua menteri dalam menyikapi munculnya sejumlah peraturan daerah (perda) anti-Ahmadiyah. Kedua menteri tersebut yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Agama Suryadharma Ali.

"Terus terang sebagai pribadi dan fungsionaris Partai Demokrat, saya agak kecewa dengan kinerja dua menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama," kata Fungsionaris Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, di kantor PNBK, Jakarta, Ahad (6/3).

Ia menjelaskan, mestinya ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato ulang tahun Hari Pers Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu ditangkap oleh menteri-menteri di bawahnya sebagai ketegasan pemerintah untuk menindak kelompok-kelompok yang anti-toleransi. "Tapi tampaknya ketegasan itu kurang ditangkap oleh birokrasi di bawahnya," kata dia.

Kekecewaan Demokrat terhadap kedua menteri, kata Ulil, akan berpengaruh terhadap pertimbangan reshuffle yang akan diambil SBY. Ulil sendiri merasa yakin SBY akan mereshuffle sejumlah menteri dalam waktu dekat, termasuk yang berasal dari Demokrat. "Kami belum tahu siapa, karena Pak Gamawan kan juga masuk ke dalam kabinet dengan tiket dari Partai Demokrat," kata dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.

Baca Selengkapnya

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Baca Selengkapnya

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.

Baca Selengkapnya