Akbar: Tak Ada Pikiran Golkar Ingin Ganggu Presiden
Jumat, 18 Februari 2011 19:22 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Akbar Tandjung mengatakan partainya masih akan memberikan dukungan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meski kondisi di dalam Sekretariat Gabungan partai koalisi saat ini kurang kondusif akibat silang pendapat antara Golkar dan Partai Demokrat soal hak angket pajak di DPR.
"Prinsipnya adalah Golkar tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan SBY. Tidak ada terbesit sedikitpun pikiran untuk mengganggu, apalagi mau mengimpeach (Presiden Yudhoyono)," kata Akbar, usai rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jumat 18 Februari 2011.
Menurut dia, meski secara konsisten memberikan dukungan formal ke pemerintahan, tapi Golkar sebagai sebuah kekuatan politik juga berupaya untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan publik dan aspirasi rakyat. "Dan Golkar juga berkepentingan supaya citranya sebagai partai betul-betul dirasakan oleh rakyat dengan memperhatikan kepentingan mereka," ujarnya.
Karenanya, ia tak sepakat dengan wacana pemberian sanksi terhadap Golkar oleh Setgab partai koalisi karena perbedaan soal angket pajak itu. "Nggak ada, apa haknya untuk memberikan sanksi. Ini kan semuanya atas kesepakatan bersama, kita duduk sama-sama," kata Akbar, yang pernah menjabat Ketua Umum Golkar itu.
Jika karena perbedaan pendapat itu kemudian Partai Golkar dan Partai Demokrat tak lagi bersama kedepannya, menurut Akbar, tidak apa-apa. "Asalkan itu semuanya dinyatakan secara terbuka dan baik-baik," ujarnya.
MAHARDIKA SATRIA HADI
"Prinsipnya adalah Golkar tetap memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan SBY. Tidak ada terbesit sedikitpun pikiran untuk mengganggu, apalagi mau mengimpeach (Presiden Yudhoyono)," kata Akbar, usai rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jumat 18 Februari 2011.
Menurut dia, meski secara konsisten memberikan dukungan formal ke pemerintahan, tapi Golkar sebagai sebuah kekuatan politik juga berupaya untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan publik dan aspirasi rakyat. "Dan Golkar juga berkepentingan supaya citranya sebagai partai betul-betul dirasakan oleh rakyat dengan memperhatikan kepentingan mereka," ujarnya.
Karenanya, ia tak sepakat dengan wacana pemberian sanksi terhadap Golkar oleh Setgab partai koalisi karena perbedaan soal angket pajak itu. "Nggak ada, apa haknya untuk memberikan sanksi. Ini kan semuanya atas kesepakatan bersama, kita duduk sama-sama," kata Akbar, yang pernah menjabat Ketua Umum Golkar itu.
Jika karena perbedaan pendapat itu kemudian Partai Golkar dan Partai Demokrat tak lagi bersama kedepannya, menurut Akbar, tidak apa-apa. "Asalkan itu semuanya dinyatakan secara terbuka dan baik-baik," ujarnya.
MAHARDIKA SATRIA HADI
