Akbar Pertanyakan Sikap Demokrat Mundur dari Angket Pajak

Reporter

Editor

Jumat, 18 Februari 2011 18:51 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bersama Ketua Dewan Pertimbangan PG Akbar Tanjung (kiri). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Akbar Tandjung mempertanyakan sikap politik Partai Demokrat yang menarik dukungan terhadap pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pajak di DPR. Padahal, sikap dukungan terhadap angket yang diambil Partai Golkar lantaran sikap awal partai pemerintah itu.

"Agak dipertanyakan khusus mengenai Partai Demokrat, kan awalnya mendukung. Dan Golkar waktu itu juga semangatnya antara lain karena Partai Demokrat memberikan dukungan, maka Golkar pun tidak ragu-ragu," kata Akbar usai rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jumat 18 Februari 2011.

Menurut Akbar, dukungan pembentukan angket yang diambil Golkar karena partai berlambang beringin itu menyadari banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem perpajakan. Hal ini karena Pansus Angket Pajak bisa melakukan penyelidikan secara lebih komprehensif.

"Untuk itu, Golkar memberikan dukungan kepada Pansus. Dan dengan Pansus itu nanti Golkar akan memiliki kesempatan untuk melihat secara mendalam masalah pengelolaan sistem perpajakan kita, sehingga kita bisa memperbaiki bila ditemukan kelemahan," ujar politisi senior Partai Golkar itu.

Karenanya, bila dalam pemikiran dasar itu menimbulkan perbedaan dengan fraksi lainnya dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai-partai koalisi, Akbar menilai hal itu wajar. "Itu sih bisa saja. Memang Golkar itu membawa misi, bagaimana Golkar dalam kiprahnya itu memberikan perhatian besar kepada rakyat. Dalam rangka membawa misi itu, ya bisa saja mengalami perbedaan," kata dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya