TEMPO Interaktif, Jakarta: Polri belum memiliki fakta hukum yang cukup untuk memeriksa Jenderal (Purn.) Wiranto, atas dugaan keterlibatannya dalam kasus pembobolan L/C BNI senilai Rp 1,7 triliun. Karena itu, pemeriksaan terhadap mantan panglima TNI itu belum akan dilakukan. Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11) mengatakan, bila ada fakta sebaiknya disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan, dalam hal ini saksi atau tersangka, langsung kepada penyidik sehingga bisa dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).Menurutnya, bila informasi tidak dimasukkan dalam BAP maka belum memiliki kekuatan hukum. ?Jadi kalau disampaikan di luar, itu hanya sebagai masukan,? kata dia. Kendati demikian, kata Kapolri, masalah itu akan dikembangkan lebih lanjut dalam penyidikan.Isu mengenai keterlibatan Wiranto diungkapkan oleh pengacara Edi Santosa, Kepala Pelayanan Luar Negeri BNI cabang Kebayoran Baru yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Herman Kadir, pengacara Edi, mengaku bahwa kliennya pernah mengadakan pertemuan dengan Wiranto sebanyak dua kali. Dalam pertemuan itu, Wiranto menjanjikan posisi Dirut BII kepada Edi, bila Wiranto terpilih sebagai presiden. Sebagai imbalan, Wiranto meminta sejumlah dana tertentu untuk persiapan pencalonan dirinya sebagai presiden.Kapolri menjelaskan, informasi semacam itu seharusnya disampaikan sendiri oleh Edi kepada penyidik, sehingga bisa dimasukan ke BAP. Kapolri mengatakan, sebenarnya polisi bisa bersikap proaktif dengan melakukan pemanggilan. Namun, dalam kasus ini, informasi itu diungkapkan oleh pengacara.Mengenai tersangka lain, Maria Pauline, polisi masih terus mengejarnya. Polisi akan meminta bantuan kepada interpol bila memang tersangka sudah lari ke luar negeri. Da'i memastikan, saat ini Maria sudah dicekal. Retno Sulistyowati - Tempo News Room