Mahfud: Redam Aksi Anarkis, Polisi Boleh Pakai Senjata

Reporter

Editor

Kamis, 10 Februari 2011 19:53 WIB

Mahfud MD. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan polisi dan tentara diperbolehkan menggunakan senjata dalam meredam terjadinya tindakan anarkis. “Negara itu memiliki monopoli secara konstitusi untuk menggunakan senjata demi menjamin keamanan rakyatnya,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (10/2).

Menurutnya, terjadinya tindakan anarkis selama ini menandakan lemahnya manajemen keamanan yang dimiliki pemerintah. Aparat juga selalu terlambat dalam mencegah terjadinya perbuatan anarkis di masyarakat. "Saya lihat itu soal menajemen, karena terlambat berkali-kali,” kata Mahfud.

Ia menilai terjadinya penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, kemudian perusakan gereja di Temangung, lebih karrena lemahnya pengawasan aparat. Seharusnya, kata Mahfud, aparat bertindak tegas ketika menemukan adanya kerumunan masa yang menjurus pada perbuatan anarkis.

Berkaca pada dua kasus itu, Mahfud berharap agar semua pihak menanggalkan sifat egoisme yang disebabkan karena mayoritas atau monoritas. “Mayoritas di sini, di tempat lain minoritas, bisa diinjak-injak. Itu tidak sehat bagi bangsa,” ujarnya.

Mahfud mendorong aparat yang bersenjata lengkap untuk bertindak tegas untuk mencegah terjadinya perbuatan anarkis. Cara tegas seperti itu perlu untuk menyelematkan bangsa dan negara. “Selain polisi dan tentara, tidak boleh (gunakan senjata),” tambahnya. Sebab, itu sudah jelas disebut dalam Konstitusi kita.

JAYADI SUPRIADIN
Kekerasan atas Nama AgamaMKMahfud MD

Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

21 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

2 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

2 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

2 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

3 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

3 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

3 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

3 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

3 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi