TEMPO Interaktif, Jakarta:Sidang paripurna DPR, Kamis (20/11), yang dipimpin Soetarjo Soeryogoeritno berhasil mengesahkan 13 UU Daerah Otonom Baru yang meliputi 24 kabupaten daerah otonom baru. Selain dihadiri oleh Mendagri Hari Sabarno yang mewakili pemerintah, hadir juga Gubernur Kalimantan Barat Usman Ja'far . Rapat paripurna kali berlangsung meriah dengan kehadiran para pendukung pemekaran kabupaten-kabupaten yang disahkan. Bahkan sekali Soetarjo menegur para pendukung yang membuka spanduk. "Tolong hormati ini sidang paripurna," kata Soetarjo.Dalam kata sambutanya, Menteri Dalam Negeri mengungkapkan, pembentukan daerah otonom baru ini harus diringi dengan peningkatan pelayanan publik di daerah. Selain itu, Hari Sabarno juga menyinggung masalah anggaran pemerintah yang terbatas bagi daerah. Mendagri juga mengharapkan agar anggota DPRD di daerah otonom baru dapat lebih memperhatikan aspirasi rakyat.Seusai sidang, Anggota Komisi II Ferry Mursidan Baldan mengungkapkan, materi RUU ini sudah dibahas satu tahun lalu. Sebelum disahkan hari ini banyak perdebatan-perdebatan mengenai batas wilayah daerah, ibu kota, dan masalah pemberlakukan pemekaran ini. "Tadinya diperdebatkan apakah akan disahkan sesudah atau sebelum pemilu," ujar Ferry. Ke-24 kabupaten baru tersebut adalah Kabupaten Kolaka Utara, Bombana, dan Wakatobi di Provinsi Sultra, Sumbawa Barat di Provinsi NTB, Lingga di Provinsi Riau, Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah, Minahasa Utara di Sulawesi Utara, Melawi dan Sekadau di Kalimantan Barat, Supiori di Papua, Samosir dan Serdang Bedagai di Sumatera Utara, OKU Timur, OKU Selatan, dan Ogan Ilir di Sumatera Selatan, Darmas Raya, Pasaman Barat, dan Solok Selatan di Sumatera Barat, Lebong, Kepahiang di Bengkulu, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur di Maluku, serta Bener Meriah di Provinsi NAD. Priandono Kusumo - Tempo News Room