TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membantah tudingan bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan kepada publik, seperti yang dilontarkan sejumlah tokoh lintas agama beberapa waktu lalu. Kali ini, Presiden SBY membantah soal angka pengangguran dan kemiskinan.

Menurut dia, orientasi pemerintah bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, namun juga pemerataan. Hasilnya, angka pengangguran saat ini 8, 32 juta orang atau 7,14 persen menurun dibanding Maret 2010. Data ini berdasarkan hasil sensus 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik.

"Tadi malam saya telpon kembali Kepala BPS, masih valid, datanya dikatakan benar. Jadi ini bukan kebohongan karena datanya betul-betul ada," kata Presiden dalam pidato saat mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Gedung Smesco, Rabu 2 Februari 2011.

Presiden juga menyinggung soal tanggapan dan kritik bahwa kebijakan pemerintah hanya berorientasi untuk mengejar pertumbuhan semata. Menurut dia, kritik soal angka kemiskinan sah saja dan tidak ditabukan. Justru kritik seperti itu perlu sebagai bagian dari demokrasi.

Namun, lanjut Presiden, pemerintah perlu memberikan penjelasan agar masyarakat bisa mencernanya. "Ada kalanya kritikan itu benar, setelah dijelaskan pemerintah, tidak semuanya seperti yang dikritik," katanya.

Sejak tahun 2005, menurut Presiden SBY, pemerintah telah sepakat untuk mengejar pemerataan disamping pertumbuhan. Yakni dengan pro pertumbuhan, pro kesempatan kerja, pro kemiskinan dan pro lingkungan. Dan itu, menurut dia, sekarang sudah menghasilkan sesuatu.

SBY mengakui saat ini di Indonesia masih terdapat orang dan keluarga miskin. Namun kemiskinan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara lain. Apalagi setelah terimbas krisis ekonomi global pada 2008 lalu, sejumlah negara Eropa bertumbangan. Kemiskinan itu, menurut SBY, muncul karena orang atau keluarga yang tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya kurang memenuhi.

Dengan alasan itulah pemerintah, kata Presiden, menjalankan kebijakan yang mendukung kesejahteraan dengan berbagai subsidi. Antara lain Biaya Operasional sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta program PNPM dan Kredit Usaha Rakyat.

EKO ARI WIBOWO