TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edi menyatakan tidak setuju dengan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Artalyta 'Ayin' Suryani. Sebab, pembebasan itu dianggap tidak memenuhi asas keadilan. "Sesuai prosedur mungkin iya, tapi juga harus dilihat rasa keadilan ke masyarakat juga," ujarnya ketika dihubungi, Kamis (27/1).
Menurut Tjatur, pertimbangan yang diberikan untuk pemberian pembebasan bebas bersyarat juga mesti dipikir ulang. Hal itu, kata Tjatur, telah disampaikan fraksinya kepada Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan juga Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Untung Sugiono.
"Jadi tidak hanya pertimbangan di atas kertas saja kalau dia sudah memenuhi syarat berkelakuan baik, sudah memenuhi masa 2/3 jumlah hukuman dia dan juga surat pertimbangan dirjen," paparnya.
Tjatur menambahkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian remisi dan pembebasan bersyarat harus dikaji ulang. Pasalnya, asas keadilan dan pemanfaatan hukum belum terlihat di dalamnya.
"Ke depannya harus dirubah. Pembebasan bersyarat dan remisi itu dari sisi keadilan seperti apa dan bagaimana tidak hanya kepastian hukumnya saja," kata Tjatur.
Ayin rencananya akan bebas bersyarat hari ini. Namun, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan pembebasan bersyarat terhadap Ayin ditunda. Pasalnya, Kementerian masih mengevaluasi lebih lanjut tentang pembebasan bersyarat untuk terpidana suap terhadap jaksa Urip Tri Gunawan itu.
RIRIN AGUSTIA
