Penyelenggara Pemilu Diharapkan Bersih dari Partai Politik
Rabu, 26 Januari 2011 21:16 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Independensi Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu soal penting dalam Revisi Undang Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR. Soal ini mengemuka setelah ada keinginan agar kader partai politik dibolehkan menjadi pelaksana pemilihan umum tersebut.
Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani mengatakan, berdasarkan sejumlah survei, saat ini masyarakat memiliki sikap skeptis terhadap partai politik. “Lalu ketika anggota Parpol masuk KPU, akan semakin dipertanyakan kemandirian KPU,” kata Wardani dalam Diskusi “Menguatkan Independensi Penyelenggara Pemilu Melalui Revisi UU No. 22 Tahun 2007" yang diselenggarakan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Rabu, (26/1).
Wardani menilai, masuknya orang partai politik dalam penyelenggara Pemilu seperti KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menimbulkan kekhawatiran akan munculnya permasalahan pada pelaksanaan Pemilu 2014. Masuknya anggota parpol mengancam netralitas lembaga-lembaga itu karena kader partai cenderung menguntungkan partai yang diusungnya.
Masuknya anggota parpol dalam Bawaslu, kata Wardani, juga dapat memperlemah kinerja pengawasan. Sebab, ia cenderung akan mengamankan serta melegitimasi kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh partai politiknya. Adanya anggota parpol dalam DKPP juga bisa membuat dewan kehormatan ini tidak netral karena anggotanya saling mengamankan kepentingan partai.
ANNISA ANINDITYA WIBAWA
