Kontras: Pengadilan Militer Hanya Menghukum Bawahan
Senin, 24 Januari 2011 13:02 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menilai keputusan sidang pengadilan militer yang dikeluarkan hari ini membuktikan bahwa yang akan terjerat hanya para bawahan. "Putusan ini jelas memperkuat dugaan selama ini bahwa hanya akan menghukum prajurit bawahan tanpa koreksi kepada atasannya," ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar, Senin (24/1).
Hari ini, Pengadilan Militer menyidangkan tiga anggotanya dalam kasus penganiayaan terhadap masyarakat yang diduga terkait Organisasi Papua Merdeka. Ketiga orang itu adalah Serda Irwan Rizqiyanto (Wakil Komandan Pos Gurage), Pratu Thamrin Mahaniri dan Pratu Yakson Agu (anggota Pos Gurage). Mereka divonis masing-masing 10 bulan, 8 bulan dan 9 bulan penjara dipotong masa tahanan 1 bulan.
Kasus ini sendiri terbongkar setelah video penyiksaan anggota OPM tersebar melalui situs YouTuBe.com, Oktober lalu. Aksi kekerasan di Tingginambut, Puncak Jaya, ini lantas mendapatkan sorotan banyak penggiat hak asasi manusia. Diduga banyak kejadian serupa yang tak terungkap.
Menyikapi keputusan ini, Haris menilai tak ada yang luar biasa. Menurutnya, keputusan ini mencerminkan bagaimana lemahnya pengadilan militer dalam menanggapi isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan anggotanya. Karena itu, Haris mendesak agar pengadilan militer segera direformasi. "Agenda reformasi peradilan militer makin urgent," tuturnya.
Febriyan
