Imparsial: Komnas Tak Tegas Soal Kekerasan di Papua

Reporter

Editor

Jumat, 7 Januari 2011 17:37 WIB

Koordinator HAM, Barata, Direktur Hubungan Eksternal, Poengky Indarti dan Koordinator Reform Sektor Keamanan, Al Araf saat memberikan keterangan soal konflik Papua, di kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (14/7). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Imparsial menilai Komnas HAM tidak memiliki sikap tegas dalam menindaklanjuti kasus kekerasan di Papua. Hal itu diungkapkan Imparsial menyikapi kesimpulan komnas HAM yang menyebutkan hanya terjadi pelanggaran HAM di Puncak Jaya, Papua.

"Laporan Komnnas ngambang dan hasilnya Komnas ada keragu-raguan dalam upaya penuntasan kasus," kata Direktur Program Imparsial Al Araf dalam konferensi pers di kantor Imparsial, Matraman, Jakarta (7/1/2011).

Sikap tak tegas itu terlihat dari laporan Komnas yang menyebut kasus itu 'hanya' pelanggaran HAM, bukan pelanggaran berat. Padahal, apabila Komnas mengeluarkan laporan yang menyatakan di Papua terjadi pelanggaran berat HAM, maka kasus itu dapat dibawa ke pengadilan HAM.

"Tapi sekarang proses persidangan hanya mengadili tindakan insubordinasi dan indisipliner, bukan mengadili tindakan penyiksaan yang jelas-jelas sudah terbukti oleh prajurit TNI," jelas Al Araf.

Pengadilan militer yang dilakukan terhadap para prajurit itu tidak dapat menjerat para pelaku dengan pasal penganiayaan. Pasalnya, tidak ada satu pun pasal di dalamnya yang mengatur soal itu.

Akibatnya, kata Al Araf, para pelaku juga hanya divonis 5-7 bulan penjara. Bila dijerat dengan KUHP, setidaknya masa hukuman untuk tidak penganiayaan minimal 5 tahun penjara.

"Proses peradilan militer akan menemui jalan buntu dan bukan jalan yang tepat untuk menindaklanjuti kasus kekerasan," kata Bhatara
Ibnu Reza, koordinator bidang penelitian Imparsial, dalam kesempatan sama.

Bhatara mendesak Komnas HAM segera mengambil langkah penting dengan menyatakan ini adalah pelanggaran berat HAM dan tidak seharusnya menggunakan jalur pengadilan militer untuk menyelesaikannya.

Sebab, kata Bhatara, kasus kekerasan di Papua sudah berlangsung lama dengan jumlah korban yang tidak terbilang sedikit dan sangat mungkin bertambah.

"Komnas sebagai lembaga yang memiliki otoritas harus lebih serius lagi dalam menindaklanjuti dan jangan permisif dalam mengungkap kekerasan," kata Bhatara.

RIRIN AGUSTIA

Berita terkait

AS Tetapkan 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM sebelum Perang Gaza

1 hari lalu

AS Tetapkan 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM sebelum Perang Gaza

Deplu Amerika Serikat telah menetapkan 5 unit keamanan Israel melakukan pelanggaran berat HAM sebelum pecah perang di Gaza

Baca Selengkapnya

Apa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?

6 hari lalu

Apa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?

Prabowo-Gibran resmi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Berikut pemberitaan media asing soal penetapan itu.

Baca Selengkapnya

AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

8 hari lalu

AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel atas perlakuan mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Baca Selengkapnya

Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

9 hari lalu

Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".

Baca Selengkapnya

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

9 hari lalu

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

PM Israel Benjamin Netanyahu akan melawan sanksi apa pun yang menargetkan unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

16 hari lalu

TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

TNI sebut pembunuhan oleh OPM terhadap Danramil Aradide sebagai pelanggaran HAM berat. Bagaimana kategori jenis pelanggaran HAM berat sesuai UU HAM?

Baca Selengkapnya

Kapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya

16 hari lalu

Kapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya

Pembunuhan terhadap Danramil Aradide oleh OPM disebut sebagai Pelanggaran HAM Berat. Pelanggaran HAM seperti apa yang masuk kategori berat?

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

17 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

24 hari lalu

BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

Ini berawal saat BEM UI mengunggah kritik yang menyoroti kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin

27 hari lalu

Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin

BPJS Ketenagakerjaan diduga melanggar hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan perlakuan diskriminatif karena menolak klaim-klaim kematian transpuan yang merupakan peserta aktif.

Baca Selengkapnya